“Kalau dilihat dari peta sumber daya manusianya, terus terang kita pas-pasan kemampuannya karena struktur tingkat pendidikan dari birokrasi masih lebih dari 40 persen itu SLTA, sedangkan yang sarjana memang mencapai 50 persen. Tetapi itu kan standar, baru pada tahapan kompetensi paling standar,” ungkap Yuddy di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (13/1/2016).
Sementara itu, lanjut Yuddy, yang berpendidikan strata dua belum mencapai 5 persen.
“Apalagi yang berpendidikan S3 belum mencapai 2 persen. Bandingkan dengan negara- negara yang masuk dalam MEA, njomplang (timpang). Dengan Malaysia dan Singapura, kita masih kalah,” katanya.
Untuk itulah, pemerintah saat ini sedang mengkaji penataan kepegawaian, dan melakukan percepatan peningkatan SDM aparatur sipil negara.
“Jadi kami ingin tingkatkan rasio pendidikannya yang SLTA ke depannya minimal harus S1, yang tenaga teknis, umum, dan administrasi tidak harus menjadi pegawai negeri sipil,” tegas Yuddy.
Dengan SDM birokrasi yang unggul, Yuddy yakin, masalah yang berkaitan dengan investasi tidak akan dipersulit.
“Jadi SDM-nya punya visi kedepan untuk menciptakan iklim yang comfortable (nyaman), bagi orang yang akan berinvestasi. Sebab disinilah tantangannya di era MEA,” pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.