Warga mendatangi kantor DPRD NTT, Kamis (17/9/2015) siang, untuk melaporkan petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mereka sebut memaksa warga untuk mengganti meteran listrik lama dengan meteran listrik prabayar.
“Kemarin ada petugas yang datang ke rumah memaksa kami untuk menggunakan meteran pakai pulsa. Kami pun protes dan mengatakan kalau yang kami tahu saat nonton televisi, Menteri Rizal Ramli saja bicara kalau PLN jangan paksakan kepada masyarakat. Petugas PLN mengatakan bahwa Menteri Rizal Ramli tidak tahu soal listrik,” kata Aloysius, salah seorang warga, saat menyampaikan aduannya di depan Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno dan Anggota DPRD NTT Viktor Lerik di kantor DPRD, Kamis.
“Yang bikin kami lebih kesal lagi karena kami dan warga yang sudah menggunakan meteran listrik seperti ditipu karena saat kami isi pulsa Rp 50.000, tapi malah masuk Rp 20.000. Begitu pun juga ketika kita isi Rp 100.000, tapi hanya masuk Rp 70.000. Lalu ke mana sisa pulsa yang Rp 30.000 itu,” tutur Aloysius.
Pada dua bulan lalu, saat saya masih menggunakan meteran lama, setiap bulannya bayarnya maksimal hanya Rp 220.000. Tetapi, setelah pakai meteran pulsa, untuk bulan ini saja, saya sudah keluarkan uang untuk beli pulsa sebanyak Rp 450.000,” kata dia.
Sebelumnya, menanggapi pernyataan Rizal Ramli, Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengklarifikasi bahwa tidak betul ada mafia. Dalam harga token listrik, ada sejumlah biaya administrasi bank yang dibebankan pada harga jual token. Selengkapnya soal rincian pulsa listrik, baca: Ini Penjelasan PLN soal Pulsa Listrik Prabayar.
Baca juga: Faisal Basri Duga Rizal Ramli Keliru soal "Provider" Setengah Mafia pada Pulsa Listrik.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.