Buruh Migran llegal Kerja di Malaysia Justru Dipalak Polisi Indonesia

Mereka mengaku dihentikan oleh polisi yang berjaga di pos pelabuhan tradisional Sungai Nyamuk, kemudian dipanggil ke pos jaga untuk pencatatan identitas. Dengan alasan untuk mengurus keperluan imigrasi, mereka dimintai uang 10 Ringgit Malaysia. Jika mereka tidak membayarkan dana itu, maka waktu yang dibutuhkan buruh migran untuk keluar dari pos menjadi lebih lama.

“Ada dua polisi di situ. Kita semua ngasih 10 ringgit dari uang kita sendiri. Katanya kita menunggu pengurus atau aku antar. Kalau nunggu pengurus akan lama di sini, kalau aku antar langsung imigrasi bayar 10 ringgit,” ujar Rohman, salah satu buruh yang memberikan kesaksiannya, Jumat (10/4/2015).

Rohman mengaku kepulangan mereka ke Indonesia untuk mengurus dokumen agar mereka bisa kembali bekerja di Malaysia secara legal. Dia menambahkan, ongkos kepulangan mereka hingga kembali lagi sebagai buruh migran legal di perkebunan Sawit Gracia di Tawau Malaysia ditanggung oleh perusahaan.

Demi mengganti ongkos kepulangan dan pengurusan dokumen, nantinya perusahaan akan memotong gaji bulanan mereka. “Kami masuknya ilegal, kami ditanggung perusahaan untuk mengurus paspor. Semua biaya ditanggung oleh perusahaan. Kami dijamin perusahaan, nantinya kami kembali bekerja di perusahaan,” kata dia.

Menanggapi cerita ini, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan Saleh menyayangkan masih adanya anggota polisi Indonesia yang melakukan pemerasan kepada buruh migran. Keberadaan buruh migran ilegal yang akan mengurus paspor ke Nunukan untuk menjadi legal, seharusnya dibantu.

”Kami tidak menerima adanya perlakuan seperti itu. Kasihan mereka, mereka ini kan orang susah juga. Mereka merantau karena perekonomiannya tidak mencukupi baru dimintai seperti itu. Kita juga sudah sering menerima laporan seperti itu. Rencananya kita akan melakukan kunjungan ke konjen dan konsul serta serikat-serikat yang akan mempekerjakan mereka. Kita nunggu izin,“ ujar Saleh.