Kompas.com - 04/12/2014, 18:57 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengomentari soal isu terkini soal Satinah. Ganjar mengkritik besaran uang diyat mencapai Rp 21 Miliar dari denda 100 ekor unta. Kompas.com/Nazar NurdinGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengomentari soal isu terkini soal Satinah. Ganjar mengkritik besaran uang diyat mencapai Rp 21 Miliar dari denda 100 ekor unta.
|
EditorFarid Assifa
SEMARANG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo digugat secara perdata sebesar Rp 1,6 triliun lebih terkait sengketa penggunaan lahan di kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pariwisata (PRPP) Jawa Tengah. Gugatan dilayangkan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang mewakili PT Indo Perkasa Utama (IPU), di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (4/12/2014).

"Gugatan materiilnya Rp 789 miliar. Sementara itu, yang imateriil sebesar Rp 873 miliar," ujar Yusril seusai bersidang perdata, Kamis sore tadi.

Menurut Yusril, penggugat selaku kuasa hukum PT IPU melayangkan gugatan lantaran ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pemberian hak pengelolaan lahan. Pihak PT IPU sendiri diberi surat keputusan hak pengelolaan lahan (HPL) dari Gubernur Jawa Tengah atas obyek tanah seluas 237 hektar. Perusahaan itu kemudian membangun sejumlah usaha, bekerja sama dengan Yayasan PRPP.

Gugatan sebesar Rp 1,6 triliun diajukan karena selama ini penggugat banyak merugi setelah diberikan HPL atas lahan itu selama 75 tahun. Namun, pemerintah berupaya mempermasalahkan keputusan tersebut. Terlebih lagi, menurut Yusril, ada sekitar 86 hektar hak guna bangunan di atas tanah status HPL yang tidak bisa dipindahtangankan.

"Sertifikat lahan HPL yang telah diberikan malah diblokir oleh kantor pertanahan. Jadi, tidak bisa digunakan apa-apa," paparnya.

Di sela-sela proses perundingan, tergugat diduga melakukan kriminalisasi terhadap PT IPU dengan melaporkannya ke Polri atas tuduhan penggelapan sertifikat HPL. Kriminalisasi berlanjut karena Pemprov Jateng menunjuk kejaksaan tinggi sebagai jaksa pengacara negara untuk menyelesaikan masalah penguasaan HPL yang dikuasai PT IPU untuk masa pemanfaatan selama 75 tahun itu.

"Berkali-kali diperiksa oleh penyidik, tetapi kemudian hasilnya tidak ada unsur tindak pidana yang kami lakukan. Itu yang nanti kami jadikan legal opinion," tekan Yusril.

Atas hal ini, tergugat dipersilakan untuk memberikan jawaban secara tertulis pada dua pekan kemudian. Sebelumnya, para tergugat juga diberikan kesempatan mendengarkan pendapat secara lisan di muka persidangan terkait gugatan para penggugat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X