Wagub Deddy Mizwar Nilai Ada Kejanggalan Kasus Pasir Besi di Tasikmalaya

Kompas.com - 14/10/2014, 00:26 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat diwawancarai wartawan di Gedung Sate, Bandung, Rabu, (20/8/2014) KOMPAS.com/Rio KuswandiWakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat diwawancarai wartawan di Gedung Sate, Bandung, Rabu, (20/8/2014)
|
EditorFidel Ali Permana


BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku kecewa dengan sikap Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat yang memvonis ringan pemilik PT ASAM, yakni, Martin Frederick dengan hukuman 8 bulan penjara dengan masa percobaan dan denda Rp 10 juta subsider dua bulan kurungan yang sidangnya pada awal Oktober 2014 lalu.

Martin merupakan terdakwa kasus penambangan ilegal pasir besi. Bos PT ASAM itu didakwa dengan pasal 158 Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Yang kemarin, soal pasir besi itu sangat mengecewakan. Masa hukumannya cuma dua bulan dan denda Rp 10 Juta. Ini jadi pertanyaan. Apa yang menyebabkan hukumannya jadi 2 bulan?" kata Deddy di Bandung, Jawa Barat, Senin, (13/10/2014).

Deddy menjelaskan, jelas, Martin telah melakukan pengrusakan terhadap lingkungan yang jumlah kerugiannya mencapai Rp 8,3 Triliun. Sementara, Pengadilan Negeri Tasikmalaya hanya menyebut kerugian negara atas perilaku Martin hanya Rp 800 Juta.

"Ada pelecehan terhadap keadilan. Jelas dalam undang-undang pertambangan kalau tidak ada ijin, itu hukumannya 10 tahun dan denda paling berat Rp 10 miliar, kok, ini dua bulan, ada apa ini?" tanya Deddy.

Oleh karena itu, kata Deddy, Pemprov Jawa Barat akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti kejanggalan putusan PN Tasikmalaya atas vonis ringan kepada Martin.

"Kita akan kerjasama dengan KPK. Nanti bagaimana bentuk kerjasamanya dengan KPK kita jajaki, bentuk kerjasamanya seperti apa," tegasnya.

Deddy menegaskan, dalam waktu dekat dirinya akan menulis surat untuk ditayangkan ke KPK terkait hal ini.

"Ini sebentar lagi kita akan tulis surat, nanti gubernur yang akan tanda tangan," tegasnya.

Deddy mengaku akan konsultasi dengan KPK mengkaji hasil putusan PN Tasikmalaya. Deddy berharap KPK dapat mengusut tuntas dugaan keterlibatan antara pelaku penambangan ilegal dengan sejumlah pihak terkait yang diduga terlibat, termasuk dengan kepala daerahnya yang memberikan kebijakan atas penambangan ilegal tersebut.

"Mudah-mudahan KPK bisa masuk ke arah sana, kalau misalnya ada aparat yang terlibat atau mungkin selain dari aparat juga terlibat, ya, itu kita serahkan ke KPK," katanya.

Selain itu, Kerjasama dengan KPK, tambah Deddy, juga diperlukan untuk mengaudit segala kerusakan lingkungan di Jawa Barat. "Kerusakan lingkungan perlu diaudit, banyak lingkungan yang rusak di Jawa Barat," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.