Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/10/2014, 18:57 WIB
|
EditorFarid Assifa
MATARAM, KOMPAS.com — Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang ingin berpoligami wajib membayar kontribusi sebesar Rp 1 juta ke kas daerah, sepanjang telah memenuhi syarat yang berlaku.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam aturan tersebut, PNS yang mengajukan izin melakukan perkawinan kedua (poligami) dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp 1 juta. Dana itu nantinya akan masuk ke kas daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lombok Timur Najamudin mengatakan, aturan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menggali potensi yang ada di daerah guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui pendapatan lain-lain yang sah.

"Salah satunya melalui PNS yang memenuhi syarat poligami. (Mereka) diminta untuk membayar kontribusi kepada pemerintah daerah," kata Najamudin, Kamis (9/10/2014).

Namun, dia melanjutkan, substansi dalam aturan tersebut bukan berarti Bupati Lombok Timur membolehkan PNS berpoligami jika membayar Rp 1 juta. Syarat PNS untuk berpoligami tetap mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan.

Menurut Najamudin, di dalam peraturan tentang izin perkawinan, PNS boleh melakukan poligami sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu syarat kumulatif dan syarat alternatif. Beberapa syarat tersebut, di antaranya, poligami harus mendapatkan izin tertulis dari istri pertama serta bisa bersikap adil dan mampu secara materiil.

Selain itu, PNS diperbolehkan berpoligami jika istri pertama tidak mampu memberikan keturunan dalam kurun waktu 10 tahun, istri meninggalkan suami tanpa izin selama dua tahun berturut-turut, atau istri mengidap suatu penyakit dan ada surat rekomendasi dari dokter. Jika memenuhi syarat tersebut dan mengajukan izin poligami serta mendapatkan izin pimpinan, maka ia akan diminta memberikan kontribusi pada kas daerah sebesar Rp 1 juta.

"Semua hal itu diatur dalam peraturan bupati agar tidak ada pungutan liar. Semua itu bisa masuk ke kas daerah dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan," kata dia.

Badan Kepegawaian Daerah membantah bahwa peraturan ini dikaitkan dengan angka poligami di Lombok Timur. Bahkan, selama ini belum ada PNS yang diizinkan berpoligami karena harus sesuai syarat dan aturan yang berlaku.

"Sejak aturan itu berlaku, belum ada PNS yang diberikan izin poligami. Yang jelas, tetap selektif, baik izin poligami maupun cerai," kata Najamudin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Senin Besok, Mbak Ita Akan Resmi Dilantik Ganjar Jadi Wali Kota Semarang

Senin Besok, Mbak Ita Akan Resmi Dilantik Ganjar Jadi Wali Kota Semarang

Regional
Wabup Pidie Jaya Apresiasi Ketulusan Pengabdian Ramhat Aulia yang Bawa Ayahnya Berobat dengan Becak Motor

Wabup Pidie Jaya Apresiasi Ketulusan Pengabdian Ramhat Aulia yang Bawa Ayahnya Berobat dengan Becak Motor

Regional
Wujud Kolaborasi Lintas Daerah, Perayaan HUT Ke-20 Kabupaten Bone Bolango Hadirkan Berbagai Atraksi

Wujud Kolaborasi Lintas Daerah, Perayaan HUT Ke-20 Kabupaten Bone Bolango Hadirkan Berbagai Atraksi

Regional
BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

Regional
Gubernur Sulsel Nilai Keberhasilan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Karena Kepimimpinan Jokowi

Gubernur Sulsel Nilai Keberhasilan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Karena Kepimimpinan Jokowi

Regional
Pemkot Semarang Luncurkan BUMP, Plt Walkot Ita Harap Kesejahteraan Petani Meningkat

Pemkot Semarang Luncurkan BUMP, Plt Walkot Ita Harap Kesejahteraan Petani Meningkat

Regional
Kisah Agus Falahudin, Penyintas Gempa Cianjur yang Gotong Royong Bangun Huntara

Kisah Agus Falahudin, Penyintas Gempa Cianjur yang Gotong Royong Bangun Huntara

Regional
Tanggapi Keluhan Masyarakat, Pemkot Semarang dan BBWS Tangani Timbunan Sampah di Kampung Nelayan Tambakrejo

Tanggapi Keluhan Masyarakat, Pemkot Semarang dan BBWS Tangani Timbunan Sampah di Kampung Nelayan Tambakrejo

Regional
Dompet Dhuafa Gandeng Beramaljariyah dan Evermos Salurkan Al-Qur'an dan Alat Salat

Dompet Dhuafa Gandeng Beramaljariyah dan Evermos Salurkan Al-Qur'an dan Alat Salat

Regional
LKPP Gandeng Telkom Gagas Platform Baru Pengadaan Barang/Jasa

LKPP Gandeng Telkom Gagas Platform Baru Pengadaan Barang/Jasa

Regional
Songsong Kemajuan Desa, BUMDes Wadas Studi Banding ke 4 Desa Sekaligus

Songsong Kemajuan Desa, BUMDes Wadas Studi Banding ke 4 Desa Sekaligus

Regional
BERITA FOTO: Banjir Terjang Aceh Utara, 11.000 Warga Mengungsi

BERITA FOTO: Banjir Terjang Aceh Utara, 11.000 Warga Mengungsi

Regional
Plt Walkot Semarang Optimistis Capai Target Nol Kasus Stunting pada 2023

Plt Walkot Semarang Optimistis Capai Target Nol Kasus Stunting pada 2023

Regional
Pelayanan Publik Jateng Diapresiasi Ombudsman RI, Ganjar: Saya Senang

Pelayanan Publik Jateng Diapresiasi Ombudsman RI, Ganjar: Saya Senang

Regional
Kisah Haru Nenek Berusia 90 Tahun Alami Kelumpuhan, Selamat Berkat Kartu Jateng Sejahtera

Kisah Haru Nenek Berusia 90 Tahun Alami Kelumpuhan, Selamat Berkat Kartu Jateng Sejahtera

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.