"Pilkada ini sebuah proses bukan tujuan. Yang penting demokratis dan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan perlunya penegakan aturan dan hukum," kata Deddy di Bandung, Jawa Barat, Kamis, (25/9/2014).
Hingga Kamis lewat tengah malam, DPR masih menggelar rapat paripurna untuk penentuan "nasib" RUU Pilkada. Semula opsi yang ada tinggal pilkada langsung atau lewat DPRD. Namun, di tengah rapat, Fraksi Partai Demokrat menyatakan mendukung pilkada langsung tetapi mengajukan 10 syarat absolut.
Menurut Deddy, tidak masalah mau diputuskan secara langsung ataupun tidak langsung. "Yang mana saja enggak masalah," imbuh Deddy. Dia mengatakan, baik langsung dan pemilihan oleh DPRD berpotensi menimbulkan ketidakjujuran dan melahirkan praktik-praktik korupsi.
Deddy berpendapat dua-duanya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. "Mau langsung, mau tidak langsung juga bisa enggak jujur," kata dia.
Pilkada, tegas Deddy, bukan soal langsung atau tidak langsung, tetapi juga soal penegakan hukum dan aturan yang harus ditegakkan dengan tegas. "Seperti pemberantasan kasus koruspsi dan penegakan aturan lainnya," kata dia.
Deddy mencontohkan China yang tak melakukan pemilihan langsung tetapi aturan dan penegakan hukum benar-benar terjadi. Contoh lain, Deddy menyebutkan perilaku Rasulullah Muhammad SAW. "Rasulullah jika ada istrinya mencuri, 'Aku' (Rasulullah) sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, itu contoh bentuk penegakan hukum yang sebenarnya."
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.