Kompas.com - 02/07/2014, 14:27 WIB
Mantan Bupati Karanganyar Jawa Tengah, Rina Iriani saat menjawab pertanyaan wartawan usai pemeriksaan kedua di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Rina telah diperiksa lima kali, dan berkasnya telah lengkap. Kompas.com/Nazar NurdinMantan Bupati Karanganyar Jawa Tengah, Rina Iriani saat menjawab pertanyaan wartawan usai pemeriksaan kedua di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Rina telah diperiksa lima kali, dan berkasnya telah lengkap.
|
EditorFarid Assifa

SEMARANG, KOMPAS.com - Kuasa Hukum mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani, M Taufik menilai kasus yang mendera kliennya tak cukup bukti. Penilaian Taufik itu didasarkan atas perkembangan laporan dugaan pemalsuan alat bukti yang ditelusuri Polda Jawa Tengah.

"Setelah mempelajari dari perkembangan penyidikan, kami layak berpendapat perkara yang menimpa bu Rina demi alasan kepastian hukum dan kemanusiaan harus dihentikan," kata Taufiq, Rabu (2/7/2014).

Rina sendiri saat ini menyandang status tersangka dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada dua tindak pidana, yaitu korupsi dan pencucian uang. Namun, setelah pihaknya melihat progres dari Polda terdapat indikasi pelanggaran yang telah dilaporkan.

"SP2HP Polda Jawa Tengah No.B/80/VI/2014/Reskrimum tertanggal 23 Juni 2014, kasus bu Rina kurang cukup bukti, sebab dari 13 saksi yang diperiksa, semua menyatakan Surat Nomor : 518/2050.4 yang dijadikan dasar Kejaksaan Tinggi itu diduga palsu dan tidak pernah ditemukan aslinya," paparnya.

Para saksi yang diperiksa Polda itu antara lain Widhi Hartanto (staf bagian umum Suba Bag Tata Usaha), Zulfikar Hadidh (mantan Kabag Hukum), Sriyatno Wijaya Putra (mantan Kabag Perekonomian), Margito (Mantan Kadisperindagkop dan UMKM), Dewi Hanifah (Mantan Staf Disperindagkop), dan Fansiska Rianasari (mantan Bendahara merangkap Ketua KSU Sejahtera), Handoko Mulyono (mantan Ketua KSU Sejahtera).

Selain itu, ada juga nama Bisma Staniarto, Rifaid M Nur, Padmi Styaningsih, Nur Aini Farida, Sunarwan, dan mantan Suami Rina, Tony Iwan Haryono.

"Dengan keterangan ini, tidak mungkin bu Rina terjerat kasus Griya Lawu Asri, karena sudah masuk ketegori penyalahgunaan jabatan," cetusnya.

Secara terpisah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengaku masih fokus menuntaskan perkara Rina. Persoalan bukti palsu, seperti yang dituduhkan Rina, adalah hal yang berdiri sendiri. Penyidik sendiri, kata Babul, hanya mendapat salinan surat dari Kemenpera berupa fotokopi. Kejati mengaku kesulitan mencari surat yang asli.

"Itu (surat) fotokopi yang dianggap palsu, silakan. Dan memang sudah dilaporkan ke Polda Jateng. Sekarang memang sudah ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), tapi belum ada berkas perkaranya. Soal surat itu palsu atau tidak, itu ranah Polda. Silakan saja, Polda menangai pemalsuan," kata Kepala Kejati Jateng, Babul Khoir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X