Kompas.com - 14/03/2014, 04:23 WIB
Aktivitas penambangan batubara di salah satu wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/10/2013). Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu wilayah yang paling banyak menerbitkan izin tambang. Eksploitasi batubara menyebabkan degradasi lingkungan karena banyak perusahaan tambang yang enggan merehabilitasi lahan bekas tambang. KOMPAS/IWAN SETIYAWANAktivitas penambangan batubara di salah satu wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/10/2013). Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu wilayah yang paling banyak menerbitkan izin tambang. Eksploitasi batubara menyebabkan degradasi lingkungan karena banyak perusahaan tambang yang enggan merehabilitasi lahan bekas tambang.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
SAMARINDA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah bertandang ke Samarinda, Kalimantan Timur, untuk aksi supervisi pertambangan, Kamis (13/3/2014). Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, KPK juga memeriksa harta kekayaan sejumlah pejabat.

Dalam supervisi tersebut, rombongan KPK menyertakan tim dari Direktorat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto mengatakan, tim LHKPN yang diturunkan merupakan salah satu pemeriksaan fungsi pencegahan.

Terkait tambang, kata Roni, kegiatan KPK menurunkan tim LHKPN ke lapangan merupakan yang pertama kali. "Baru kita lakukan sekarang ini (menurunkan Tim LHKPN). Misalnya si A punya gaji 100, tapi kekayaannya 10.000, tentu patut dicurigai. Makanya diperiksa supaya jelas," kata Roni, Kamis.

Menurut Roni, pemeriksaan kekayaan kepala daerah dan pejabat tersebut bertujuan membidik perizinan tambang. Dia mengatakan saat ini perizinan tambang telah menjadi celah korupsi oleh para pejabat di daerah.

"Menerbitkan IUP, tapi syaratnya tidak sesuai undang-undang, nah ini sudah bisa dikategorikan kejahatan. Padahal, dalam UU, dijelaskan bahwa SDA untuk kemakmuran rakyat. Kalau yang makmur hanya segelintir orang, ya berarti ada potensi mengarah ke tindak pidana korupsi," papar Roni.

Beberapa bupati, kata Roni, telah blak-blakan menerima aliran dana terkait pemberian izin usaha pertambangan. Meski demikan, tak sedikit pula yang mengatakan permasalahan aliran dana itu bermula dari tidak adanya royalti dari perusahaan tambang ke daerah. Sebaliknya perusahaan mengaku tak membayar royalti karena telah mengeluarkan banyak uang saat mengurus perizinan dan kepala daerah pun kemudian enggan menagih.

"Keengganan para pengusaha tambang membayar royalti, jamrek, dan sebagainya, diduga disebabkan besarnya biaya yang telah dikeluarkan pengusaha guna mendapatkan perizinan. Soal pengakuan bupati/wali kota, ada yang mengaku. Tapi, bukan dari Kaltim. Mereka menerima dana, tapi siap menutup izin yang pernah diberikan dan mengembalikan semua yang didapatkan," papar Roni.

Roni tak menampik potensi kerugian negara dari salah kelola sektor pertambangan cukup besar. "Ada IUP di Samarinda yang luasnya hanya 100 hektar, tapi tidak membayar PNBP sebesar 8 juta dollar AS. Banyak kok contohnya di depan mata," sebutnya.

Sebelum memutuskan melakukan supervisi di Kaltim, ujar Roni, KPK sudah lebih dulu melakukan kajian mendalam terkait potensi korupsi di sektor pertambangan. "Saya sering bilang, KPK bicara bukan cara mengelola pertambangan, tapi apakah tambang yang dikelola ada potensi korupsinya apa tidak? KPK ini lembaga khusus menangani korupsi," kata dia.

Jadi, lanjut Roni, salah jika KPK masuk ke daerah yang tidak ada korupsinya. "KPK juga melakukan supervisi kasus-kasus pertambangan yang kini ditangani penegak hukum lokal. Kami ada korps pencegahan dan penindakan. Tugasnya melakukan supervisi kasus-kasus tambang di kejaksaan dan kepolisian. Semua sudah ada aturannya," papar dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Operasi Pasar di Salatiga, Jateng, Airlangga Hartarto Disambut Histeris Emak-emak

Operasi Pasar di Salatiga, Jateng, Airlangga Hartarto Disambut Histeris Emak-emak

Regional
Golkar Gelar Baksos di Salatiga, Jateng, Warga: Kami Sekarang Kenal Pak Airlangga

Golkar Gelar Baksos di Salatiga, Jateng, Warga: Kami Sekarang Kenal Pak Airlangga

Regional
Jan Ethes Raih Medali Emas Kejuaraan Taekwondo Piala Wali Kota Solo

Jan Ethes Raih Medali Emas Kejuaraan Taekwondo Piala Wali Kota Solo

Regional
Kuatkan Program Ketahanan Pangan, Dompet Dhuafa Hadirkan 'Sentra Padi Subang'

Kuatkan Program Ketahanan Pangan, Dompet Dhuafa Hadirkan "Sentra Padi Subang"

Regional
Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis

Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis

Regional
Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.