Kompas.com - 25/12/2013, 19:31 WIB
Petugas Disdukcapil Magelang sedang melayani warga yang hendak melagalisir KTP dan KK, Rabu (25/12/2013), KOMPAS.com/Ika FitrianaPetugas Disdukcapil Magelang sedang melayani warga yang hendak melagalisir KTP dan KK, Rabu (25/12/2013),
|
EditorFarid Assifa

MAGELANG, KOMPAS.com - Di saat kebanyakan orang menikmati hari libur Natal, Rabu (25/12/2013), pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang, Jawa Tengah, tetap bekerja seperti biasa. Mereka tetap melayani masyarakat, seperti melegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

"Ini merupakan komitmen kami untuk melayani masyarakat, utamanya masyarakat yang hendak melengkapi persyaratan pengurusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)," ujar RM Devananda, Kepala Disdukacapil Kota Magelang, Rabu (25/12/2013).

Andi --panggilan Devananda-- menjelaskan, Disdukcapil merupakan instansi rujukan bagi masyarakat yang hendak melegalisir persyaratan Jamkesda. Mengingat batas pengurusan hanya sampai akhir Desember, maka pihaknya dengan penuh kesadaran tetap membuka pelayanan meski hari libur dan tanpa uang lembur.

Andi menyebutkan, jumlah penduduk Kota Magelang ada sekitar 130.220.000 orang atau 40.480 Kepala Keluarga. Menurut Andi, jika jumlah tersebut dikurangi dengan keluarga PNS, TNI, Polri dan lainnya yang tidak mengurus Jamkesda karena sudah ditangani asuransi lain, maka masih ada di atas 30.000 KK yang mengurus legalisir KTP sebagai persyaratan Jamkesda.

"Jika jumlah KK dibagi 15 hari yang ada, maka tiap hari rata-rata ada sekitar 2.000 yang harus dilayani, dengan asumsi pihak kami tidak libur. Sedangkan pada hari biasa, kami bahkan pulang sampai pukul 15.30 WIB," ungkap mantan Kepada Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Magelang itu.

Tak pelak, jika pihaknya membuka pelayanan di saat libur hingga pukul 12.00 WIB saja, tercatat ada 156 orang yang mengurus legalisir. Setiap orang bahkan tidak hanya membawa satu berkas melain 3 hingga 10 berkas untuk dilegalisir.  

Endrat Energiarso, Kabid Pencatatan Sipil Disdukcapil, menambahkan sebelum dilegalisir, KTP dan KK perlu diperiksa keabsahannya. Proses ini semakin lama karena tidak imbangnya jumlah orang yang melagisir dengan petugas layanan. Masyarakat pun diminta untuk bersabar jika terpaksa harus mengantre lama.

"Tiap hari ribuan orang yang melegalisir. Belum lagi, dokumen warga yang dibawa tidak lengkap atau bermasalah, seperti sudah tidak berlaku lagi. Jadi mohon untuk sabar,” tandas Endrat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.