Kompas.com - 07/11/2013, 19:17 WIB
|
EditorKistyarini
SAMARINDA, KOMPAS.com — Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) mengatakan, 10 kecamatan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terancam bencana ekologis akibat pertambangan batubara.

Kesepuluh kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Sanga-sanga, Muara Jawa, Samboja, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, dan beberapa kecamatan lainnya. Kecamatan-kecamatan tersebut dikelilingi perusahaan tambang yang aktif berproduksi.

Menurut Dinamisator Jatam Kaltim, Kahar Al Bahri, kasus longsor yang memutuskan jalan sepanjang 200 meter di Kecamatan Sanga-sanga, Kukar, Senin (4/11/2013), adalah contoh awal. Nanti, akan ada lagi kasus-kasus baru yang muncul akibat galian tambang yang terus-menerus.

“Sejak 2010 Jatam sudah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kukar tentang bahaya bencana ekologis akibat izin tambang yang terus dikeluarkan. Sayangnya Pemkab tidak mempertimbangkan dampaknya. Padahal pembandingnya sederhananya, sebelum ada tambang, bencana-bencana yang ada belum pernah terjadi,” katanya, Kamis (7/11/2013).

Kahar menjelaskan tanda-tanda bencana ekologis akibat tambang sudah bermunculan satu per satu di Kukar.

Dia memberi contoh, banjir besar di Kecamatan Samboja. Beberapa daerah ada yang tenggelam karena banjir akibat tambang. Sekarang justru jalan longsor dan terputus sepanjang 200 meter. Jatam memprediksi, bencana ekologis tak lama lagi akan terjadi bersamaan di 10 kecamatan itu.

Dampak yang terasa saat ini adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. Pasalnya, ada beberapa kebutuhan yang hilang akibat aktivitas tambang seperti air bersih. Warga harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli kebutuhan itu yang dulunya tersedia gratis di daerah tersebut.

“Di 10 kecamatan di Kukar, aktivitas tambang batubara yang menggerus lahan sangat masif. Izin tambang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kukar begitu mudah dikeluarkan. Kembali ke Sanga-sanga, harusnya perusahaan tambang yang terbukti salah itu harus ditutup dan dicabut izinnya,” tegasnya.

Sebab, lanjut dia, longsor di Kecamatan Sanga-sanga mestinya masuk dalam kejahatan korporasi karena ada fakta pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan tambang.

Kahar menambahkan, tindakan yang diperlukan tidak cukup dengan membekukan perusahaan tersebut. Kalau dibekukan, artinya bisa cair kembali, perusahaan bisa kembali beroperasi. "Seharusnya masuk pidana, minimal kepala teknik tambangnya dipidanakan."

“Seharusnya Pemerintah Kutai Kartanegara mencabut izin perusahaan tambang tersebut. Sedangkan biaya kerusakan yang ditimbulkan harus menjadi beban perusahaan tambang. Pemerintah tak seharusnya mengeluarkan dana dari APBD untuk memperbaiki kerusakan,” dia menegaskan.

Diberitakan, longsor terjadi di jalan yang menghubungkan Kelurahan Sari Jaya dengan Kelurahan Sanga-sanga Muara di Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Senin (4/11/2013) sekira pukul 20.00 Wita.

Longsor itu menyebabkan jalur utama di dua kelurahan itu putus total. Warga menuding, longsor terjadi akibat aktivitas tambang batubara. Tidak hanya warga Sanga-sanga yang merasakan imbasnya, Pertamina Sanga-sanga pun rugi besar karena aktivitas sumur penghasil 100 barrel minyak per hari terpaksa dhentikan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Regional
Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Regional
Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Regional
Ganjar Ingatkan Para Guru Berikan Contoh Disiplin Terapkan Prokes

Ganjar Ingatkan Para Guru Berikan Contoh Disiplin Terapkan Prokes

Regional
Pembunuh Berantai di Kulon Progo Ternyata Residivis Kasus Pencurian

Pembunuh Berantai di Kulon Progo Ternyata Residivis Kasus Pencurian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X