Dalam 3 Tahun, 91.968 Orang Jadi Korban Konflik Pertanahan

Kompas.com - 28/10/2013, 15:04 WIB
Peluncuran Sekolah Rakyat Alternatif di kampus Universitas Bengkulu, berkaitan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10/2013) Kompas.com/FirmansyahPeluncuran Sekolah Rakyat Alternatif di kampus Universitas Bengkulu, berkaitan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10/2013)
|
EditorGlori K. Wadrianto
BENGKULU, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) menyebutkan dalam tiga tahun terakhir terdapat 91.968 orang dari 315 komunitas adat masyarakat di Indonesia menjadi korban dalam konflik sumberdaya alam dan pertanahan.

"Konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi dengan jumlah konflik mencapai 232 kasus," kata Direktur Huma, Andiko Sutan Mancayo, dalam peluncuran sekolah rakyat dan pendampingan hukum di kampus Universitas Bengkulu, Senin (28/10/2013).

Andiko melanjutkan, Huma juga melaporkan konflik sektor perkebunan merupakan konflik terbanyak, disusul kehutanan dan pertambangan. Konflik perkebunan terjadi 119 kasus dengan luasan 415 ribu hektare, sementara konflik kehutanan terjadi 72 kasus dengan hampir 1.3 juta hektare di 17 provinsi dan konflik pertambangan 17 kasus dengan luasan mencapai 30.000 hektare.

Andiko mengatakan, terdapat enam pelaku yang paling dominan dalam konflik sumberdaya alam dan agraria dengan proporsi keterlibatannya yakni Taman Nasional/menteri kehutanan, Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), perusahaan/koperasi, perusahaan daerah, dan instansi lain seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dia lalu menjelaskan, sering terjadinya tindak kekerasan selama kasus berjalan dan negara justru menjadi pelanggar terbesar dengan keterlibatan mencapai 45 persen, instansi bisnis 36 persen dan individu berpengaruh sebanyak 10 persen.

Terdapat tujuh provinsi terbanyak mengalami konflik yakni Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Huma merekomendasikan, penghentian sementara atas semua perijinan untuk perusahaan di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pesisir. Lalu, kedua, menghentikan segala bentuk penanganan konflik dengan cara kekerasan, ketiga membentuk sebuah lembaga penyelesaian konflik agraria.

Keempat, penindakan pidana atas perusahaan yang melanggar, Kelima, melakukan peninjauan kembali terhadap perundang-undangan yang tumpang tindih. Keenam, mengembalikan tanah rampasan perusahaan maupun pemerintah kepada masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjuangan Sertu Palemba Saat Gempa, Dekap Anak Istri Ketika Bangunan Runtuh

Perjuangan Sertu Palemba Saat Gempa, Dekap Anak Istri Ketika Bangunan Runtuh

Regional
Gunung Sinabung Mengalami Erupsi, Semburkan Debu Vulkanik Setinggi 500 Meter

Gunung Sinabung Mengalami Erupsi, Semburkan Debu Vulkanik Setinggi 500 Meter

Regional
Hujan Abu Semeru Berhenti, Bupati Lumajang Minta Warga Waspadai Lahar Dingin

Hujan Abu Semeru Berhenti, Bupati Lumajang Minta Warga Waspadai Lahar Dingin

Regional
Tenda Terbatas, Puluhan Pengungsi Gempa Sulbar Terpaksa Tinggal di Kandang Ayam

Tenda Terbatas, Puluhan Pengungsi Gempa Sulbar Terpaksa Tinggal di Kandang Ayam

Regional
Rumah Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Dibobol Maling, Sejumlah Barang Hilang, Begini Kejadiannya

Rumah Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Dibobol Maling, Sejumlah Barang Hilang, Begini Kejadiannya

Regional
Geger Penemuan Jenazah Bocah Perempuan Terbungkus Karung di Pinggir Jalan Subang

Geger Penemuan Jenazah Bocah Perempuan Terbungkus Karung di Pinggir Jalan Subang

Regional
Satpam Meninggal di Kamar Kos Saat Isolasi Mandiri, Diketahui Punya Penyakit Penyerta

Satpam Meninggal di Kamar Kos Saat Isolasi Mandiri, Diketahui Punya Penyakit Penyerta

Regional
Banjir Rendam 8 Desa di Nunukan, Kalimantan Utara, 2.752 Jiwa Terdampak

Banjir Rendam 8 Desa di Nunukan, Kalimantan Utara, 2.752 Jiwa Terdampak

Regional
'Makanan Belum Habis, Tenda Terpal Kami Beterbangan'

"Makanan Belum Habis, Tenda Terpal Kami Beterbangan"

Regional
Galon hingga Tabung Gas di Rumah Korban Sriwijaya Air Digondol Maling, Ini Ceritanya

Galon hingga Tabung Gas di Rumah Korban Sriwijaya Air Digondol Maling, Ini Ceritanya

Regional
Putri Wahyuni Jadi Korban Sriwijaya Air, Keluarga: Dia Segala-galanya bagi Kami

Putri Wahyuni Jadi Korban Sriwijaya Air, Keluarga: Dia Segala-galanya bagi Kami

Regional
Tahanan di Lapas Indramayu Tewas Diduga Dikeroyok Sesama Warga Binaan

Tahanan di Lapas Indramayu Tewas Diduga Dikeroyok Sesama Warga Binaan

Regional
Ayah dan Ibu Tak Berhenti Menangis Sambil Peluk Peti Jenazah Putri, Korban Sriwijaya Air SJ 182

Ayah dan Ibu Tak Berhenti Menangis Sambil Peluk Peti Jenazah Putri, Korban Sriwijaya Air SJ 182

Regional
Hoaks Soal Gempa Besar Mamuju, Kepala BMKG: Seandainya Benar, Aku Sudah Lari Duluan

Hoaks Soal Gempa Besar Mamuju, Kepala BMKG: Seandainya Benar, Aku Sudah Lari Duluan

Regional
Polres HSU Kalsel Kebanjiran, 11 Tahanan Dititipkan ke Lapas Amuntai

Polres HSU Kalsel Kebanjiran, 11 Tahanan Dititipkan ke Lapas Amuntai

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X