Kompas.com - 04/10/2013, 11:11 WIB
Ilustrasi Kristianto Purnomo (KP)Ilustrasi
EditorKistyarini

MAKASSAR, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini masih berutang kepada sejumlah rekanan sebesar Rp 7,9 miliar untuk biaya jamuan makan dan minum di sejumlah restoran dan hotel.

Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan tunggakan yang sudah berjalan beberapa tahun lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengajukan tambahan anggaran kepada DPRD Provinsi Sulsel.

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sulsel Arwien Azis kepada pers di Makassar, Kamis (3/10/2013), mengatakan, total tunggakan biaya jamuan makan dan minum semula Rp 17,9 miliar.

”Namun, pada Januari lalu, kami sudah melunasi Rp 10 miliar sehingga masih tersisa Rp 7,9 miliar,” kata Arwien.

Menurut dia, utang terakumulasi Pemprov Sulsel sudah ada sebelum Sulsel dipimpin Gubernur Syahrul Yasin Limpo, yang mulai menjabat sejak April 2008. "Tunggakan itu tersebar di 16 restoran dan hotel yang sering menjadi tempat acara pemda Sulsel. Anggaran makan dan minum yang ditangani biro umum kerap membengkak karena acara yang diselenggarakan sering tak terjadwal," katanya.

Arwien juga menunjuk acara- acara dadakan yang pernah diadakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sering kali anggarannya dibebankan kepada Biro Umum. Hal itu karena jamuan makan dan minum tersebut tak masuk dalam rencana anggaran SKPD bersangkutan. ”Kami harapkan tambahan anggaran ini bisa melunasi kewajiban sehingga tak ada lagi utang,” katanya.

Untuk mencegah terulangnya pemborosan anggaran hanya untuk jamuan makan dan minum, Biro Umum Pemprov Sulsel telah memperketat pengeluaran anggaran tersebut. ”Di antaranya dengan menolak permintaan untuk menutupi biaya makan dan minum di acara-acara yang diselenggarakan SKPD,” ujarnya.
Tak dikabulkan

Terkait dengan adanya tunggakan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel Bidang Anggaran Andry Arief Bulu mengatakan, selama ini pihaknya tak pernah menerima laporan tersebut. ”Anggaran makan dan minum yang dialokasikan setiap tahun selalu terpakai habis dan tak pernah ada laporan tunggakan,” katanya.

Menurut Andry, pengajuan tambahan anggaran yang diajukan Pemprov Provinsi Sulsel kemungkinan besar tidak bisa dikabulkan. ”Karena sekarang ini sudah ada program-program prioritas yang juga harus dianggarkan. Hal itu misalnya untuk program pendidikan,” ujarnya.

Sejauh ini, rancangan perubahan APBD Provinsi Sulsel tengah dibahas bersama dengan Pemprov Sulsel.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Regional
798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

Regional
Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Regional
PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

Regional
Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Regional
Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Regional
Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Regional
Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Regional
Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Regional
Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Regional
Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Regional
Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Regional
Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X