Kompas.com - 19/09/2013, 21:05 WIB
|
EditorFarid Assifa
MEDAN, KOMPAS.com - Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (Sikap) Sumatera Utara memprotes tuntutan 18 bulan penjara terhadap Praka Meirizal Zebua, terdakwa penganiayaan terhadap EP (17) --siswa salah satu SMA di Kota Medan. Tuntutan itu dianggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Koordinator Sikap, Suhardi menilai, tuntutan yang diajukan Oditur Militer terlalu melindungi korps. Padahal, kata dia, selaku Oditur, seharusnya lebih memihak terhadap korban.

"Aku menilai pasal-pasal yang dikenakan terlalu ringan dan tidak akan memberi efek jera kepada pelaku, dan ini bisa menjadi acuan bagi pelaku-pelaku lain untuk melakukan hal yang sama. Kesan melindungi korps terlalu kuat," beber Hadi via telepon seluler, Kamis malam (19/9/2013).

Menurutnya, gelagat ini sudah terlihat mulai dari proses persidangan awal yang digelar Pengadilan Militer 0102 Medan yang diketuai hakim James dan Oditur Militer, Dhini Aryanti. Hingga agenda penuntutan, terdakwa hanya dituntut Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak jo Pasal 55 subsider Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 dan membayar uang restitusi kepada korban sebesar Rp 25 juta yang prosesnya harus didebatkan dulu.

"Tuntutan sangat ringan, aku melihat Peradilan Militer belum bisa memberikan rasa adil bagi korban. Dalam kasus ini, seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 170 dengan ancaman lima tahun penjara dan wajib dilakukan penahanan," katanya.

Hakim juga tidak mempertimbangkan status terdakwa yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus pencurian dengan kekerasan. "Mahkamah Meliter harus mengambil sikap dan tindakan tegas dalam hal ini. Harus mampu menunjukkan profesionalitasnya dalam menangani kasus-kasus oknum TNI, khususnya yang mengorbankan sipil," tegas Hadi.

Dalam kasus ini, lanjut Hadi, peradilan yang digelar sangat tidak fair. Oleh karena itu, Hadi menolak tegas perlakukan khusus pengadilan terhadap anggota militer. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Peradilan Militer harus direvisi karena melanggengkan immunitas bagi aparat.

"Sehingga ke depannya peradilan militer hanya mengurusi kejahatan militer saja seperti desersi. Ini penting, agar TNI mempunyai persamaan di mata hukum. Jadi kalau tentara mencuri, menganiaya, memperkosa atau membunuh, maka harus tunduk pada peradilan umum," pungkas Hadi.

Sementara itu, Yetno Sagitwo, orang tua EP berharap keadilan hukum benar-benar berpihak terhadap anaknya. Karena akibat dinaiaya, anaknya mengalami trauma berat. Selain itu, Yetno juga khawatir keselamatan jiwa anaknya jika terdakwa bebas nanti.

"Saya akan berjuang agar pelaku dihukum seberat-beratnya, biar anak saya merasakan bahwa dia layak mendapat keadilan," tegasnya.

Untuk diketahui, Praka Meirizal Zebua yang berdinas di Komando Daerah Militer I Bukit Barisan dituntut 18 bulan penjara dan membayar uang restitusi kepada korban sebesar Rp 25 juta, pada Rabu (18/9/2013) kemarin. Terkait tuntutan tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan tidak akan melakukan pembelaan (pledoi). Dan besok, Jumat (20/9/2013) sidang memasuki agenda pembacaan vonis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.