Kompas.com - 24/06/2013, 17:19 WIB
|
EditorFarid Assifa
KENDARI, KOMPAS.com — Penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) juga disuarakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) LM Rusman Emba.
 
Pernyataan tersebut disampaikannya di hadapan massa yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan penyaluran BLSM di DPRD Sultra, Senin (24/6/2013).
 
"Secara pribadi saya juga tidak setuju dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM di tengah-tengah kondisi masyarakat yang saat ini terpuruk," katanya.

Menurutnya, kebijakan yang diambil DPR RI bukanlah wewenang DPRD provinsi sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa, kendatipun disadari bahwa dirinya berasal dari Partai Golkar yang merupakan salah satu partai pendukung kenaikan harga BBM.

Rusman berjanji kepada para demonstran untuk tetap meneruskan aspirasi massa yang menolak kenaikan harga BBM ke pemerintah pusat.

"Kami tidak akan tinggal diam, kami akan teruskan kepada DPR RI bahwa sebagian besar massa menolak kebijakan tersebut. Bagaimanapun juga, pemerintah tidak bisa melupakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," tegasnya.

 
Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Rakyat Sulawesi Tenggara mendatangi gedung DPRD setempat, Senin (24/6/2013).
 
Mereka menolak kenaikan harga BBM dan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
 
"Bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk BLSM merupakan pembodohan yang dilakukan kepada masyarakat, bantuan tersebut hanya bersifat sementara dan hanya akan diberlakukan selama empat bulan," teriak koordinator massa aksi, La Ode Fridi.

Massa juga menilai bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 150.000 sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang sudah naik.

"Jika kita kalkulasikan jumlah uang tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat hanya sebesar Rp 150.000, artinya per hari pemerintah hanya membantu sebesar Rp 5.000. Tidak sebanding dengan kebutuhan, mana cukup kebutuhan seseorang per hari dengan uang sebesar Rp 5.000," tegasnya.

Menurut Fridi, anggaran pemerintah yang selama ini dikeluarkan, sebagian besar hanya untuk membiayai kebutuhan birokrasi, bukan subsidi untuk masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Anggaran yang selama ini dikeluarkan sebanyak 79 persen membiayai birokrasi hanya sekitar 12 persen dari APBN untuk subsidi masyarakat. Jadi tidak benar kalau kebijakan yang diambil pemerintah untuk menaikkan harga BBM untuk subsidi masyarakat," pungkas Fridi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    70 Tahun Hidup Tanpa Penerangan, Kini Warga Dusun Balakala Bisa Nikmati Listrik PLN

    70 Tahun Hidup Tanpa Penerangan, Kini Warga Dusun Balakala Bisa Nikmati Listrik PLN

    Regional
    Terkait Polemik DTH di Luwu Utara, BPBD Sebut Semua Bantuan Sudah Tersalurkan

    Terkait Polemik DTH di Luwu Utara, BPBD Sebut Semua Bantuan Sudah Tersalurkan

    Regional
    Cegah Pernikahan Dini, Bupati Luwu Utara Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

    Cegah Pernikahan Dini, Bupati Luwu Utara Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

    Regional
    Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

    Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

    Regional
    Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

    Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

    Regional
    UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

    UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

    Regional
    Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

    Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

    Regional
    Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

    Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

    Regional
    Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

    Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

    Regional
    Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

    Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

    Regional
    Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

    Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

    Regional
    Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

    Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

    Regional
    Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

    Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

    Regional
    Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

    Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

    Regional
    Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

    Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

    Regional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.