Wabup Siak: Kami Komitmen Jaga Lingkungan, tapi Pemerintah Pusat Minim Perhatian

KOMPAS.com - Wakil Bupati (Wabup) Siak Husni Merza meminta pemerintah pusat memperhatikan daerah yang memiliki komitmen terhadap penyelamatan lingkungan.

"Kabupaten Siak salah satu kabupaten di Riau yang komitmen dalam menjaga lingkungan, tetapi kami melihat pemerintah pusat masih minim perhatiannya dengan daerah yang fokus menjaga lingkungan,” ujarnya lewat siaran pers, Kamis (27/3/2024).

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri pertemuan bersama tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan pemerintah provinsi (pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) se-Provinsi Riau di Balai Serindit Aula Gubernuran Pekanbaru, Selasa (26/3/2024).

Husni menerangkan, Pemkab Siak memiliki program Siak Hijau yang mendukung pemerintah pusat dalam menurunkan emisi karbon dan gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030.

"Alhamdulillah, dengan Siak Hijau ini, alam terpelihara dengan baik. Sekarang kami berusaha bagaimana masyarakat bisa hidup sejahtera, tetapi alamnya juga terjaga. Yang terpenting didukung seluruh stakeholder,” ujarnya dalam siaran pers.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Siak Hijau mengatur prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran masyarakatnya.

Lebih lanjut, Husni menjelaskan, 52 persen wilayah Kabupaten Siak adalah lahan gambut dan rentan terbakar atau mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Oleh karenanya, perlu upaya yang keras untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam mengolah lahan dengan cara tidak dibakar. 

Dia mengatakan, karhutla di Kabupaten Siak bisa dihentikan berkat komitmen, kerja sama, dan kolaborasi berbagai pihak, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan swasta. 

“Untuk itu, rasanya tak berlebihan, kami minta perhatian khusus, baik dalam bentuk anggaran, insentif, ataupun lainnya,” katanya.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhaidin Muhammad Syahid mengungkapkan, kehadiran pimpinan dan anggota Banggar DPR RI ke Siak untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau.

Dia mengatakan, paparan yang disampaikan gubernur dan kepala daerah dalam forum itu menjadi referensi bagi Banggar DPR RI untuk dibawa ke pusat. 

“Semoga melalui pertemuan ini, nantinya akan membuahkan hasil untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ujar Muhaidin.