Pleno Penghitungan Suara Dihentikan, KPU Banten Jamin Tak Ada Utak-atik Suara

SERANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menjamin keamanan kotak suara selama proses  penghitungan suara di tingkat kecamatan dihentikan.

Pengamanan oleh aparat penegak hukum pun diperketat agar tidak terjadi kecurangan seperti mengubah hasil suara.

"Tentu surat suara itu masih tersegel di dalam kotak masing-masing, dan itu pasti akan dimonitor oleh teman-teman PPK, oleh teman-teman aparat kepolisian. Jadi tidak mungkin surat suara itu diutak-atik," kata Komisioner KPU Banten Akhmad Subagja saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Senin (19/2/2024).

Dijelaskan Subagja, proses rekapitulasi di kecamatan akan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan pengawas, saksi, dan masyarakat.

Apalagi, penghitungan suara di PPK sumber datanya adalah C hasil plano dari setiap TPS.

"Jadi C hasil Plano yang dari TPS itu ketika plenokan di kecamatan, itu dibuka kembali, dibacakan, cek datanya, kemudian diinput di dalam Sirekap yang digunakan  oleh teman-teman PPK," ujar dia.

Dikatakan Subagja, KPU telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian, agar pengamanan di gudang logistik Pemilu diperketat.

Selain itu, KPU meminta agar proses rapat pleno yang akan dilanjutkan kembali pada Selasa (20/2/2024) berjalan lancar, hasilnya akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita minta semuanya dimaksimalkan, supaya tidak ada kecurigaan. Dan kita minta ke badan adhoc kita, jangan sampai temen-teman itu tidak teliti dalam melakukan proses penghitungan suara di tiap kecamatan," ungkap Subagja.

"Karena kita harus pastikan betul bahwa penghitungan di TPS itu sesuai dengan di kecamatan," sambungnya.

Sebelumnya, KPU Provinsi Banten menghentikan sementara rapat pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan pada Minggu (18/2/2024).

Penghentian dilakukan selama dua hari untuk memastikan kualitas data yang digunakan lebih akurat.

Penundaan juga sesuai arahan dari KPU RI guna memastikan kualitas data yang digunakan untuk rekap kecamatan lebih akurat.

Sebab, KPU juga ingin menghindari kecurigaan publik dengan adanya perbedaan data di TPS dengan Sirekap.

"Ada pembacaan yang tidak sempurna ketika dikonversi dari C hasil plano yang di foto ke dalam sirekap," tutur dia.

Saat ini, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan pembersihan dan perbaikan-perbedaan angka dengan gambar.

"KPU sedang melakukan pembetulan, koreksi terhadap data-data itu, supaya info yang disampaikan ke publik itu info yang akuntabel, yang sesuai dengan data real di setiap TPS," tandas Subagja.