Soal Video Surat Suara Diduga Tercoblos di Madura, Ketua KPU: Saya Belum Tahu

Keributan tersebut diduga karena warga memprotes belum mendapat undangan pemilu dan dugaan surat suara telah tercoblos.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku belum tahu persis kejadian tersebut.

Dia mengatakan hingga kini belum ada laporan resmi soal surat suara dicoblos tanpa undangan.

"Enggak ada (laporan). Madura? Saya belum tahu, viralnya kapan? Saya belum ngecek ya," katanya usai mencoblos di di TPS 31, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang, Rabu (14/2/2024).

Kendati demikian, bila memang warga pemilih belum mendapat undangan, mereka tetap dapat datang ke TPS dan mengikuti pemilu serentak.

Pemilih dapat mengecek bila dirinyan telah terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.

Dengan memasukkan NIK, mana nama pemilih dan lokasi TPS muncul di sana. Meski tak memiliki undangan, warga tetap berhak mencoblos di TPS-nya selama datanya telah masuk di laman milik KPU.

"(Undangan tidak diberikan ke warga pemilih?) Kalau dicek di daftar pemilih tetap (DPT) ada, tetep boleh hadir milih, dicocokkan dengan KTP," bebernya.

Kemudian, bila mendapati surat suara yang telah tercoblos, maka pemilih dapat meminta ganti surat suara baru kepada petugas KPPS.

"Kalau dibuka surat suara ternyata sudah ada coblosan kan pemilih bisa minta ganti surat suara. Dianggap surat suara (yang tercoblos) rusak," jelasnya.

Untuk diketahui akun X milik @brother_jon mengunggah video warga memprotes petugas KPPS karena belum mendapat surat undangan pemilu untuk dibawa ke TPS.

Video itu telah ditonton sebanyak 3,3 juta kali dan mendapat like 38 ribu kali. Kemudian memuat 2.614 komentar dan retweet sebanyak 18,5 ribu kali. Sejumlah video serupa juga diunggah oleh pengguna X lainnya. Madura menjadi top trending di Indonesia dengan total 42.000 unggahan. 

Anggota Bawaslu Sampang, Mat Sodik, masih menyelidiki kasus keributan di Gunung Kesan dan Gunung Rancak itu. Bawaslu perlu mendalami adanya dugaan pelanggaran oleh penyelenggara atau kalangan warga.

Sementara KPU Sampang menilai ada kesalahpahaman antara warga dengan petugas KPPS selaku penyelenggara pemilu serentak.