Bawaslu Sulut Akui Masa Tenang Jadi Fase Krusial Politik Uang

Rentang waktu ini merupakan salah satu fase paling krusil untuk menguji integritas seluruh elemen bangsa. Demikian disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara, Ardiles Mario Revelino Mewoh.

Diakuinya, masa tenang merupakan salah satu fase krusial dalam pelaksanaan pemilu karena bakal menguji integritas seluruh elemen bangsa termasuk di dalamnya Bawaslu dan peserta pemilu.

Berdasarkan pengalaman, masa tenang cenderung diwarnai praktek-praktek kecurangan.

"Berdasarkan pengalaman kita baik pada agenda pemilihan kepala daerah maupun agenda pemilu sebelumnya, masa tenang cenderung diwarnai dengan praktik-praktik kecurangan;"

"Politik uang, propaganda isu SARA, penyebaran berita bohong untuk saling menjatuhkan di antara sesama peserta, bahkan tak jarang terjadi benturan kekerasan antarmassa pendukung peserta pemilu," kata Ardiles dalam keterangan tertulis, Jumat (9/2/2024).

Ardiles mengatakan, praktik-praktik seperti itu tentu mengancam keutuhan bangsa.

Salah satu persoalan klasik lainnya yang sering dihadapi dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, yaitu kecenderungan peserta dan calon menggunakan segala cara  agar menang.

Cara itu termasuk melibatkan uang dalam jumlah yang tidak rasional untuk memengaruhi pilihan masyarakat.

Ardiles menegaskan, politik uang jelas-jelas melecehkan kecerdasan pemilih, merusak tatanan demokrasi, melahirkan pemimpin bermental koruptor, menghambat pembangunan serta meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan.

"Oleh karena itu, seluruh jajaran pengawas pemilu bersama-sama dengan masyarakat harus menggaungkan kita tolak dan lawan politik uang," tegasnya.

Ardiles juga mengajak seluruh elemen masyarakat harus bersinergi mewujudkan pemilu berintegritas, pemilu bersih dan bermartabat.

"Bawaslu meyakini dengan dukungan pemerintah, TNI dan Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta peran media yang informatif kita dapat melaksanakan pemilu ini dengan damai," sebutnya.

Diketahui, total keseluruhan pengawas ad hoc Bawaslu Sulut ada 10.592 orang yang tersebar dari ujung Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud sampai Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Jumlah ini terdiri dari Panwaslu Kecamatan sebanyak 513 orang, Pengawas Desa Kelurahan 1.839 orang dan Pengawas TPS 8.240 orang.