Hari Pertama Kerja, Pj Bupati Magelang Terima Kunjungan BPK

MAGELANG, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Magelang kini dipimpin penjabat (Pj), Sepyo Achanto. Hari ini merupakan hari perdana ia bertugas.

Sepyo bersama istrinya tiba di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang pukul 10.11 WIB. Direktur Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam.

Pada hari pertama kerja, Selasa (30/1/2024), Sepyo menerima tamu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jateng.

Dia mengatakan, hari pertama kerja ini akan diawali dengan perkenalan ke sejumlah pihak.

“Hanya perkenalan dulu. Baru kemudian melakukan tugas pelayanan ke masyarakat,” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sepyo menjadi Pj Bupati Magelang usai masa jabatan Bupati-Wakil Bupati Magelang, Zaenal Arifin-Edi Cahyana berakhir pada Senin (29/1/2024).

Pria asal Surakarta, Jateng itu dilantik Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana di Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng kemarin.

Dalam keterangan tertulis, Nana menyampaikan, Pj Bupati Magelang punya banyak pekerjaan rumah, antara lain, pengentasan tengkes (stunting) yang mencapai 28,20 persen berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).

Kemudian, pekerjaan rumah terkait kemiskinan sebesar 10,96 persen pada 2023 dan menjaga tingkat inflasi yang pada Desember 2023 berada pada angka 2,61 persen.

“Tantangan ke depan akan semakin meningkat. Terutama dalam menyelesaikan program-program prioritas dari pusat,” terangnya.

Nana juga meminta Sepyo untuk menguatkan tiga sektor unggulan pada bidang pertanian, pariwisata, dan industri.

Untuk pertanian, Pemkab Magelang perlu lebih masif mengembangkan pertaian organik dengan komoditas padi. Di bidang pariwisata, terkait penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di wilayah Kecamatan Borobudur.

“Terakhir adalah mengawal dan menyukseskan Pemilu 2024 dan pilkada serentak. Ajak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS, supaya partisipasi masyarakat bisa minimal 80 persen. Jaga kondusifitas dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait,termasuk dengan tokoh agama dan masyarakat,” tandasnya.