Program Pangeran Diponegoro dari Pemkot Semarang Raih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Klaster Pemerintah Kota Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota (Walkot) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (21/11/2023).

"Alhamdulilah, hari ini kami mewakili Pemkot Semarang, khususnya Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam menerima penghargaan untuk program Pangeran Diponegoro," kata Walkot Semarang yang akrab disapa Mbak Ita dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/11/2023).

Adapun Pemkot Semarang mendapat apresiasi tersebut karena berhasil menciptakan inovasi pada program Universal Health Coverage (UHC) Kota Semarang yang di dukung oleh peran lintas program dan lintas sektor melalui program Pangeran Diponegoro 

"Penghargaan ini tentunya memberi harapan bagi Kota Semarang untuk terus berinovasi lebih baik, bahkan dapat mencapai achievement 5 besar terbaik se-Indonesia," kata Mbak Ita dalam siaran persnya, Selasa.

Mbak Ita berharap, penghargaan ini dapat memotivasi organisasi perangkat daerah (OPD) di Semarang agar bisa meraih TOP 45 untuk inovasi pelayanan publik.

Untuk diketahui, program Pangeran Diponegoro merupakan inovasi yang bertujuan  mempercepat peningkatan capaian program UHC Kota Semarang guna menerapkan jaminan kesehatan nasional (JKN) kepada seluruh masyarakat Kota Semarang yang berjumlah 114.453 jiwa.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah menjelaskan, terdapat tiga syarat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, salah satunya adalah pelayanan publik yang baik.

"Indonesia berpeluang menjadi 4 besar negara maju dalam segi ekonomi di dunia. Namun, ada 3 syaratnya, yakni sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif, birokrasi yang profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas," terang Abdullah.

Menurutnya, kepala daerah dan pihak terkait yang berperan untuk melengkapi syarat tersebut perlu diapresiasi. Hal ini guna mendukung pemerintah pusat dalam berkomitmen untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Lebih lanjut, Abdullah berharap agar penghargaan Pelayanan Publik 2023 dapat menginspirasi seluruh kepala daerah untuk terus berupaya memajukan wilayahnya.

"Penghargaan ini sebagai apresiasi untuk kepala daerah yang terus berupaya dalam meningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Tanpa adanya SDM yang kompetitif, birokrasi yang profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas, Indonesia akan terhambat untuk menjadi 4 besar negara dengan ekonomi maju di dunia," tandasnya.

Adapun dalam kesempatan tersebut, diserahkan juga penghargaan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Terbaik, Pemantauan dan Evaluasi Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan, Top 45 Inovasi Terpuji Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 2023, serta lima pemenang kategori Outstanding Achievement Public Service Innovation (OAPSI) 2023.