Diskotek Sky Garden Jadi Tempat Prostitusi dan Peredaran Narkoba, Pemprov Sumut Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin Usaha

KOMPAS.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumatera Utara (Sumut) Faisal Arif Nasution mengatakan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin klub malam untuk Sky Garden atau Key Garden.

Untuk diketahui, diskotek yang berlokasi di Desa Namurubejulu, Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang itu digrebek pasukan gabungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) beberapa waktu lalu. 

Pada penggrebekan tersebut, ditemukan dugaan peredaran narkoba hingga prostitusi. Hingga kini, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan masih melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas PMPTSP tidak pernah menerbitkan izin klub hiburan malam atau diskotek untuk Sky Garden atau Key Garden,” tegas Faisal.

Dia mengatakan itu usai mengikuti rapat koordinasi lapangan tindak lanjut penanganan berupa penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) Sky Garden/Key Garden di halaman Sky Garden, Selasa (14/11/2023).

Faisal juga menegaskan, Pemprov Sumut berkomitmen memberantas narkoba di Sumut. 

“Pemprov Sumut berkomitmen tinggi pada pemberantasan narkoba. Pak Penjabat (Pj) Gubernur memberikan atensi yang tinggi pada kasus ini,” katanya dalam siaran pers. 

Faisal menambahkan, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas CKTR Deliserdang, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Deli Serdang, lokasi Sky Garden/Key Garden berada di kawasan perkebunan. 

“Jadi, bukan kawasan perdagangan dan jasa sehingga bila pelaku usaha ajukan perizinan juga tidak bisa tata ruangnya,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Faisal, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung, pihaknya dapat mengenakan sanksi pencabutan izin bagi bangunan yang tidak melaksanakan fungsi sesuai izin bangunan.

Selain itu, berdasarkan informasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Binjai, ditemukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang memengaruhi pengukuran dan batas daya.

“Untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, sanksi akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Faisal.