Sengkarut Pembangunan Rumah Korban Gempa Cianjur, Mangkrak dan Dugaan Manipulasi Data

Salah satu modusnya dengan memalsukan dokumentasi atau foto hasil pengerjaan sebagai salah satu kelengkapan administrasi yang diajukan ke pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Cianjur, Nurzein mengaku tidak memungkiri adanya hal tersebut, bahkan pihaknya merasa kecolongan.

Alasannya, bentuk bangunan yang sama model RTG (rumah tahan gempa) sehingga menyulitkan pihak BPBD mendeteksi mana dokumentasi atau foto yang sesuai fakta di lapangan atau diduga dimanipulasi.

Selain itu, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), pihaknya hanya menerima berkas pengajuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi atas rekomendasi dari tim teknis di lapangan.

"Kelengkapan dokumen itu kita verifikasi ulang di kantor. Kita periksa dokumentasi bangunannya dari mulai nol persen, 50 persen hingga 100 persen. Karena kan aplikator itu harus beres dulu bangun 100 persen baru dibayar," kata Nurzein kepada Kompas.com saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/10/2023).

"Ketika dianggap sudah beres berdasarkan kelengkapan dokumen yang telah diverifikasi tim teknisi itu, dan di lapangan ternyata belum beres atau mangkrak, berarti itu ada pemalsuan data," sambung dia.

Selain itu, pihaknya juga menemukan persoalan yang berkaitan dengan indikasi kekeliruan yang dilakukan tim teknis di lapangan.

Nurzein mencontohkan kasus pembangunan RTG yang mangkrak di Desa Cibulakan yang ternyata hasil penilaiannya ditandatangani bukan oleh tim teknis setempat, melainkan dari desa lain.

“Makanya saya heran kok bisa cair, ternyata tim teknisnya bukan yang seharusnya. Ini sudah enggak bener, ini ada pemalsuan,” kata dia.

Disebutkan, hal seperti itu terjadi di lapangan, kendati pihaknya kembali menegaskan, kesulitan untuk mendeteksi benar tidaknya bukti foto yang dilampirkan dalam dokumen ajuan tersebut.

“Saya sebagai PPK hanya seorang, tidak mungkin memeriksa semua ribuan, kita juga kekurangan jumlah SDM," ujar Nurzein.

Nurzein mengemukakan, berbagai persoalan selama fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi ini juga telah menjadi temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau sudah ada temuan kan berarti ada yang merugikan masyarakat. Silakan kalau menjadi temuan, supaya jadi perhatian, jangan sampai ada pihak yang dirugikan," ungkapnya.

Progres pembangunan RTG

Terlepas dari persoalan-persoalan tersebut, Nurzein menyebutkan, progres pembangunan rumah rusak akibat gempa yang jumlahnya mencapai belasan ribu unit itu hampir rampung.

"Dari 14.000 kepala keluarga yang sudah mencairkan dana, ada 8.000 yang sudah menjadi rumah. Sisanya tengah berproses, ada yang baru 50 persen dan sudah 80 persen lebih," terang dia.

Sejauh ini, sebut Nurzein, anggaran yang sudah terserap senilai Rp 1,8 triliun yang disalurkan melalui pencairan tahap pertama, kedua, dan tahap tiga.

Sementara untuk pencairan tahap keempat atau.yang terakhir ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Nurzein berpendapat, dari sisi penyerapan anggaran, progres fisik (pembangunan rumah terdampak gempa) di Cianjur paling cepat dibandingkan daerah lain yang mengalami kejadian serupa.

"Cianjur ini terbilang cepat, dalam waktu delapan bulan sudah membangun 8.000 rumah, di tempat lain ada yang dua tahun baru 200 unit," ujar dia.

Adapun berbagai persoalan di lapangan yang terjadi, pihaknya bersama satgas telah menindaklanjuti dan upaya penyelesaian dengan para pihak yang terkait.

"Untuk langkah hukumnya tentu kita serahkan ke pihak APH (aparat penegak hukum)," imbuhnya.

Ratusan RTG mangkrak

Sebelumnya, pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terbengkalai.

Jumlahnya mencapai ratusan unit.

Disampaikan Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Penanganan Gempa Cianjur, Kolonel Inf Heri Rustanto, terbengkalainya progres pengerjaan, baik secara mandiri maupun oleh pihak ketiga itu disebabkan berbagai faktor.

Di antaranya ulah calo yang mengiming-imingi warga serta imbas dari kesalahan teknis di awal terkait verifikasi data penerima bantuan stimulan bagi korban bencana ini.