Perjuangan Membuahkan Hasil, Provinsi Riau Terima DBH Sawit Senilai Rp 83,13 Miliar

KOMPAS.com – Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mulai menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit untuk 350 daerah penghasil kelapa sawit.

Total DBH yang akan di transfer mulai September hingga Desember 2023 adalah Rp 3,4 triliun. Provinsi Riau menjadi penerima DBH sawit terbesar, yakni Rp 83,13 miliar. Kedua, Sumatera Utara sebanyak Rp 74,86 miliar. Ketiga, Kalimantan Barat yang menerima Rp 65,66 miliar.

Kemudian, Kalimantan Tengah Rp 60 miliar, Sumatera Selatan Rp 51,2 miliar, Kabupaten Ketapang Rp 48,3 miliar, dan Kotawaringin Timur Rp 46,48 miliar. Selanjutnya, Kalimantan Timur Rp 43,4 miliar, Kabupaten Rokan Hilir Rp 39,3 miliar, serta Jambi Rp 38,33 miliar.

Untuk diketahui, Penyaluran DBH perkebunan sawit tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/2023 yang diteken Sri Mulyani pada Jumat (8/9/2023).

Gubernur Riau H Syamsuar menyambut antusias kabar baik tersebut. Menurutnya, pembagian DBH sawit itu merupakan hasil perjuangan bersama para gubernur, khususnya daerah penghasil sawit di Indonesia.

"Ini bentuk perjangan kami para Gubernur penghasil sawit di Indonesia," kata Syamsuar dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (17/9/2023).

Meski begitu, mantan Bupati Siak dua periode itu akan membicarakan lebih lanjut mengenai kelanjutan pembagian DBH sawit tersebut bersama kepala daerah penghasil sawit lain di Indonesia.

"Mudah-mudahan akan ada perbincangan lagi oleh para gubernur penghasil sawit dengan Menkeu sehingga hasil yang didapat sesuai dengan potensi daerah masing-masing," papar Syamsuar.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,99 juta hektare (ha) pada 2022. Provinsi Riau menjadi provinsi utama penghasil sawit di Indonesia dengan luas lahan 2,86 juta ha atau 19 persen dari total lahan kelapa sawit di Indonesia.

Kedua, Kalimantan Barat di urutan kedua dengan perkebunan kelapa sawit seluas 2,01 juta ha. Ketiga, Kalimantan Tengah yang memiliki perkebunan kelapa sawit sebesar 1,84 juta ha.

Terkait besaran DBH sawit ideal yang sebaiknya diterima Riau, Syamsuar mengatakan bahwa dirinya belum bisa memastikan hal tersebut.

Pasalnya, menurut Syamsuar, pemerintah pusat tidka pernah melibatkan para pemangku kebijakan daerah penghasil sawit soal perhitungan DBH sawit.

"Kami belum tahu berapa idealnya karena tidak pernah diajak berhitung. (Kami tidak tahu) seperti apa dan bagaimana formulanya," ungkap Syamsuar.

Oleh karena itu, Syamsuar berharap, pemerintah pusat dapat lebih terbuka terkait DBH sawit. Dengan demikian, apa yang sudah diperjuangkan para kepala daerah penghasil sawit bisa sesuai dengan harapan.

"Akan tetapi, kami harap, ada keterbukaan dari (pemerintah) pusat sehingga (pemerintah) daerah pun mengetahui hitungannya seperti apa. Dengan begitu, kami dapat mencapai hasil yang diharapkan," paparnya.