Saat Kantornya Digeledah KPK, Wali Kota Bima Sedang Ajukan Proposal BTS

BIMA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penggeledahan itu dilakukan sejak Selasa (29/8/2013) dan terus berlanjut hingga Rabu (30/8/2023).

Namun, saat penggeledahan dilakukan, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi dilaporkan tidak ada di tempat. Lutfi disebut sedang melakukan kegiatan di luar daerah.

Kepala Dinas Kominfo Kota Bima Mahfud mengatakan, Wali Kota Muhammad Lutfi sedang ada agenda di Jakarta sejak penggeledahan oleh KPK berlangsung.

Ia menuturkan, Lutfi bersama dirinya mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta dalam rangka menyampaikan proposal pembangunan BTS/Tower pada daerah blank spot di Kota Bima sejak Selasa 29 Agustus 2023.

Menurut Mahfud, ada sejumlah daerah di Kota Bima yang masih dalam kondisi blank spot. Ia pun menuturkan, kedatangannya langsung diterima dengan hangat dan akrab Menkominfo Budi Arie Setiadi.

"Kebetulan kemarin saya turut mendampingi Pak Wali Kota bertemu Pak Menkominfo. Alhamdulillah diterima baik dan akan segera ditindaklanjuti oleh Pak Menteri," ujar Mahfud.

Sejak dua hari lalu, Mahfud tidak menampik kedatangan KPK yang melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan lingkup Pemkot Bima, termasuk rumah pribadi Wali Kota.

Namun ia mengaku tidak mengetahui pasti dokumen apa saja yang diamankan dari sejumlah lokasi tersebut.

"Untuk dokumen yang disita, wallahualam, saya masih di Jakarta," kata Mahfud.

Penggeledahan ini dilakukan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi dana rehab rekon pasca-banjir yang melibatkan Wali Kota Bima.

Terkait penggeledahan, Mahfud mengtakan bahwa Pemkot Bima siap mendukung dan akan menghormati segala proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Kita akan hadapi dan ikut proses hukum yang sekarang sedang berjalan di KPK, kita pasti kooperatif," ujarnya

Penggeledahan oleh KPK

Sebelumnya, tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah tempat. Tiga lokasi yang digeleadah adalah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), rumah pribadi wali kota dan kediaman pejabat PUPR.

Sementara dua hari sebelumnya, Selasa (29/8/2023) yang digeledah penyidik KPK antara lain, ruang kerja wali kota, sekretaris daerah (sekda) dan ruang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Dari tiga ruangan ini, KPK membawa sejumlah koper berukuran besar yang diduga berisi dokumen penting.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK saat ini sedang menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di Kota Bima. Lembaga antirasuah itu juga disebut-sebut telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka.

Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi identitas para tersangka karena saat ini masih mengumpulkan bukti tambahan terkait dengan perkara tersebut.

Bahkan informasi yang dihimpun Kompas.com, saat ini Kamis (31/8/2023), penggeledahan oleh KPK masih terus berlanjut untuk mencari bukti tambahan.

Di hari ketiga ini,  penyidik KPK kembali menyasar sejumlah tempat. Tiga di antaranya adalah gudang air minum dalam kemasan milik mertua wali kota, dan toko ipar dan istri wali kota.

Seperti diberitakan sebelumnya, proses penggeledahan di sejumlah lokasi itu mendapat pengawalan ketat aparat Brimob Polda NTB.

Nama Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terseret kasus dugaan gratifikasi dan suap senilai ratusan miliar dana rehab dan rekonstruksi pasca-banjir.