Datangi Gubernur Sumbar, Rektor UIN Bukittinggi Minta Maaf soal Penolakan Mahasiswa

Jajaran pimpinan UIN Bukittinggi itu dipimpin Rektor Ridha Ahida berkunjung ke Istana Gubernur di Padang, Rabu (23/8/2023) malam.

Ridha sengaja datang secara kelembagaan menemui Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk mengklarifikasi dan meminta maaf atas insiden yang terjadi di tengah pelaksanaan PBAK, yang diyakini berdampak negatif.

"Kami perlu mengklarifikasi dan meminta maaf secara kelembagaan, karena kami secara lembaga mengundang Gubernur secara resmi sebagai pemateri PBAK bagi mahasiswa baru. Semoga dengan upaya ini, tidak ada lagi informasi yang liar di tengah masyarakat," ucap Ridha saat menemui Mahyeldi.

Ridha menegaskan, bahwa tidak pernah terjadi aksi pengusiran terhadap gubernur saat insiden oknum mahasiswa menyampaikan kritik itu terjadi.

Sebab faktanya, Gubernur Mahyeldi urung menyampaikan materi karena suasana yang sedang tidak kondusif, sehingga rencana penyampaian materi dari Gubernur Mahyeldi dibatalkan.

"Alhamdulillah, pesan-pesan yang disampaikan Bapak gubernur dalam pertemuan ini akan menjadi catatan khusus bagi kami. Untuk saat ini, kami secara akademik juga sedang memproses oknum mahasiswa yang terlibat dalam insiden tersebut, dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Kode Etik Kemahasiswaan UIN Bukittinggi," kata Ridha.

Sementara, Mahyeldi menegaskan sama sekali tidak mempersoalkan insiden akibat aksi sejumlah oknum mahasiswa UIN Bukittinggi. 

"Kritik secara langsung seperti itu hal biasa bagi kami sebagai penyelenggara pemerintahan. Saya melihat itu hanya wujud mahasiswa menegaskan eksistensi dan ekspresinya. Kami sudah terlebih dulu memaafkan" ucap Mahyeldi.

Mahyeldi menyebutkan, setelah batal memberikan materi kepada mahasiswa baru (Maba) UIN Bukittinggi, tetap melanjutkan pelaksanaan tugas dan kunjungan kerja ke Pasaman dan Pasaman Barat.

Dia juga menyempatkan pulang sebentar melihat orangtuanya di Bukittinggi.

"Sebenarnya, momen memenuhi undangan UIN Bukittinggi itu akan saya gunakan untuk melihat peluang mengembangkan akses jalan menuju kampus yang sempit. Namun, meski pun ada insiden tersebut, rencana mengembangkan akses jalan itu tetap akan diupayakan. Jangan khawatir soal itu. Bukittinggi itu kampung saya. Selama pintu tidak ditutup, saya tetap akan ke UIN Bukittinggi," ucap Mahyeldi lagi.

Namun ke depan, Mahyeldi berharap agar civitas akademika Perguruan Tinggi mana pun di Sumbar, terus meningkatkan suasana kondusif di lingkungan kampus.

Terlebih, Indonesia akan menjelang tahun politik, sehingga kondusivitas di tengah masyarakat harus senantiasa dijaga.

"Marwah perguruan tinggi harus terus dijaga. Jika memang mahasiswa ingin mengajukan kritik, pasti ada cara-cara yang lebih baik yang bisa ditempuh. Tugas kampus tentu meningkatkan pemahaman kepada mahasiswanya terkait cara-cara tersebut," ujar Mahyeldi.

Sebelumnya diberitakan, Sejumlah mahasiswa yang dikoordinatori oleh Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Negeri Syech M Djamil Djambek, Bukittinggi menolak kehadiran Mahyeldi.

Mahyeldi awalnya direncanakan memberikan orasi ilmiah saat acara Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru, Selasa (22/8/2023).

Video penolakan itu beredar luas di media sosial. Terlihat Mahyeldi duduk di atas panggung, lalu sejumlah mahasiswa di lantai atas aula memasang spanduk penolakan.

Kemudian terlihat seseorang yang diketahui sebagai Presma UIN, Ahmad Zaki mengambil mikrophone dan melakukan orasi.

Orasinya tidak terdengar jelas, tapi saat itu sejumlah orang mendatangi Ahmad Zaki untuk merebut mikrophone.

Ahmad Zaki yang dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut terjadi Selasa (22/8/2023) saat acara PBAK mahasiswa baru sekitar pukul 15.00 WIB.

"Benar. Peristiwa itu sekitar pukul 15.00 WIB. Kami benar menolak kedatangan gubernur ke kampus," kata Ahmad Zaki yang dihubungi Kompas.com, Rabu (23/8/2023).

Zaki mengatakan penolakan itu dikarenakan Gubernur Mahyeldi tidak peka terhadap persoalan masyarakat Air Bangis, Pasaman yang menolak kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN).

Saat demo, penolakan PSN di Padang, kata Zaki, Gubernur tidak mau mendatangi dan menerima aspirasi mahasiswa.