Terendam Air Hujan, 4.245 Hektar Tanaman Tembakau di Lombok Timur Terancam Gagal Panen

LOMBOK TIMUR, KOMPAS.com - Sebanyak 4.245 hektar lahan tanam tembakau di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), terancam gagal panen akibat hujan yang mengguyur kawasan itu.

Tanaman tembakau para petani itu terendam air hujan. Akibatnya, tanaman itu terancam rusak.

"Berdasarkan laporan tim kabupaten dan kecamatan yang langsung ke lokasi bahwa luas lahan tanaman tembakau terdampak 4.245,23 hektar tersebar di delapan kecamatan," kata Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur Sahri saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (10/9/2023).

Lahan tembakau itu tersebar di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Jerowaru seluas 3.788,03 hektar, Suela 336,40 hektar, Keruak 100 hektar, Sikur 10 hektar, Sakra 30 are, Selong 30 are, Sakra Barat 5 hektar, dan Wanasaba 4,90 hektar.

Sahri menyebutkan, tanaman tembakau petani terancam gagal panen disebabkan intensitas hujan yang tinggi beberapa hari terakhir dan kurang baiknya saluran drainase yang dibuat para petani saat menanam tembakau.

"Disebabkan juga saluran air (drainase) yang buruk, dan petani juga telah melakukan penyiraman kemudian datang hujan yang tidak terduga," kata Sahri.

Sahri menyarankan agar petani melakukan penyemprotan fungisida sebagai antisipasi penyakit akibat jamur.

"Kami sarankan juga agar memperbaiki saluran air (drainase) dengan memperdalamnya agar air hujan tidak langsung menggenangi tanaman tembakau petani. Dan juga melakukan pemupukan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman," kata Sahri.

Putrajab (30), petani tembakau di Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, yang terdampak gagal panen akibat hujan, mengaku dirinya rugi dan tidak akan balik modal.

"Kami stres, tanaman kami terendam hujan, luas tanam tembakau saya 1 hektar, ya tentu merugi lah perkiraan enggak akan balik modal," kata Putra.

Putra mengungkapkan, untuk luas lahan satu hektar, dia menghabiskan biaya produksi sekitar Rp 20 juta.

"Untuk biaya banyak ya, dari pupuk aja saya habiskan 6 kuintal itu harganya Rp 5 juta, belum upah buruh, pestisida, kalau saya totalkan itu ada Rp 20 juta," kata Putra.

Putra berharap bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban dari para petani seperti penambahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada para petani.

"Ya semoga ada tambahan dana DBHCHT, kalau tahun lalu saya dapat Rp 1,5 juta. Semoga ada tambahan tahun ini jadi Rp 2 juta lah, untuk meringankan beban kami sebagai petani," pinta Putra.