Terima Gratifikasi Rp 18,1 Miliar dan Cuci Uang, Eks Kepala BPN Lebak Dituntut 6 Tahun Penjara

Ady dinilai Jaksa Penutut Umum (JPU) dari Kejati Banten Subardi terbukti menerima gratifikasi pembebasan tanah dan penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) senilai Rp 18,1 miliar.

Ady pun dikenakan pasal 11 jo pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan pasal 3 jo pasal 2 ayat 1 tentang pencegahan dan dan pemberantasan TPPU.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ady Muchtadi berupa pidana penjara selama 6 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara," kata Subardi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Dedy Adi Saputra. Senin (10/7/2023).

Selain pidana badan, Ady juga dihukum membayar denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara.

Untuk hal yang memberatkan hukuman, yakni Ady tidak mendukung program pemberantasan Tipikor dan menyalahgunakan kepercayaan selaku ASN.

Sedangkan hal yang meringankan, Ady bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga.

Selain Ady, tiga terdakwa lainnya yakni honorer BPN Lebak, Deni Edy Risyadi dituntut 2,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Orang kepercayaan Benny Tjokro dituntut 3 tahun

Kemudian, JPU juga membacakan tuntutan untuk terdakwa Maria Spoiah selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Benny Tjokro.

Maria dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Maria Sopiah terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," ujar Subardi.

Sedangkan anak Maria yang juga diduduk dikursi pesakitan, Eko Hendro Prayitno dituntut dua tahun dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam fakta persidangan terungkap, Ady menerima gratifikasi dari setiap meter tanah yang dibebaskan dan dibuatkan sertifikat senilai Rp 6.000.

Kesepakatan itu setelah keempat terdakwa melakukan pertemuan di rumah Maria Sopiah di Maja, Lebak.

Sopiah sendiri bertindak sebagai pihak yang tanpa kuasa mengurus pembebasan lahan dan penetapan HGB dan SHGB untuk kepentingan Benny Tjokro.

Pembebasan lahan untuk tiga perusahaan PT Armidian Karyatama, PT Harvest Time dan PT Putra Asih Laksana.

Dalam kurun waktu tiga tahun, sejak 2018 hingga 2020 Ady menerima uang dengan total Rp 18,1 miliar.

Total yang telah dibebaskan dan dibuatkan dokumen tanahnya ada sebanuak 75 HGB dan 547 SHGB untuk tiga perusahaan Benny Tjokro.

Untuk menampung uang gratifikasi tersebut, Ady membuat rekening atas nama orang lain agar tidak diketahui perbuatannya.