Perbaiki Fasum dan Rumah Terdampak Gempa Bantul, Pemkab Wonogiri Siapkan BTT Rp 5 Miliar

WONOGIRI, KOMPAS.com-Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyiapkan anggaran BTT sebesar Rp 5 milikar untuk memperbaiki fasilitas umum dan rumah yang terdampak gempa Bantul.

Namun, untuk mengucurkan anggaran tersebut, tim Pemkab Wonogiri menginventarisasi kerusakan fasum dan rumah yang layak mendapatkan bantuan.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo yang dihubungi Kompas.com, Selasa (4/7/2023) menyatakan timnya sementara menginventarisasi kerusakan fasum dan rumah dampak gempa Bantul.

Dari data tersebut akan dipilah mana fasum dan rumah yang berhak mendapatkan bantuan BTT.

“Langkah awal kami menginventarisasi bersama tim relawan dibawah koordinator BPBD. Inventarisasi berupa kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat gempa Bantul. Dari inventarisasi itu kerusakan fatal terjadi pada satu rumah di Kecamatan Tirtomoyo. Tetapi yang lainnya dalam skala sedang dan ringan,” kata pria yang akrab disapa Jekek ini.

Untuk langkah perbaikan, kata Jekek, Pemkab Wonogiri akan membahas terlebih dahulu dengan tim yang sudah turun ke lokasi.

Pasalnya untuk perbaikan rumah dan fasum yang rusak akan memanfaatkan anggaran belanja tak terduga (BTT) yang ada dalam APBD Kabupaten Wonogiri 2023.

“Dari potensi perbaikannya kami masih berkoordinasi dengan tim. Pasalnya tim nanti akan memanfaatkan dana dari BTT (belanja tidak terduga) di APBD 2023 yang masih ada sekitar Rp 5 milar. Artinya mana nanti yang bisa diintervensi sesuai ketentuan dan regulasi yang ada,” ujar Jekek.

Jekek menuturkan setelah tim melakukan verifikasi di lapangan maka dilakukan pengklasteran kerusakan mulai dari berat, sedang dan ringan. Selanjutnya dari pengklasteran itu akan disesuaikan obyek mana yang bisa dicover dengan dana BTT.

Ia memastikan bantuan dari anggaran BTT diberikan bukan dalam bentuk uang tunai. Namun intervensi perbaikan fisik bagi fasum dan rumah yang rusak sesuai dengan hasil pengkajian tim.

Tak hanya itu, perbaikan fasum nanti juga akan dipilah menjadi urusan pemerintah daerah, pemerintah propinsi atau pemerintah pusat. Semisal kerusakan fasum SMKN 1 Pracimantoro menjadi kewenangan Pemprov Jateng untuk memperbaikinya.

“Kerusakan fasum atau rumah yang parah prinsipnya secepatnya dilakukan perbaikan. Tetapi kami lakukan koordinasi dahulu agar saat recovery semua pihak paham ruang mana yang harus diakselarsi jadi ruang kebersamaan. Tidak semua kerusakan akibat gempat Bantul di-back up anggaran BTT. Hal-hal ini yang kami sosialisasikan dulu kepada warga,” tutur Jekek.

“Kalau keretakan masuk sedang dan ringan sehingga tidak terjadi kerusakan mengkhawatirkan,” jelas Jekek.

Jekek menambahkan kerusakan ringan banyak dialami rumah warga akibat gempa Bantul. Namun kerusakan itu dapat diatasi dengan gotong royong warga setempat memperbaiki rumah warga yang terdampak gempa bantul. Sedangkan kerusakan berat hanya dialami satu rumah milik warga Kecamatan Tirtomoyo.