KLB Rabies, Pemkab Sikka Minta Bantuan Vaksin HPR ke Kementan

SIKKA, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta bantuan vaksin Hewan Penular Rabies (HPR) ke Kementerian Pertanian lantaran masih banyak anjing di wilayah itu yang belum divaksinasi.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, populasi anjing di Sikka mencapai 55.000 ekor. Dari jumlah tersebut yang sudah divaksin 2.760 ekor.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Yohanes Emil Satriawan mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 300 juta untuk pengadaan vaksin.

Namun, berdasarkan kajian tim, anggaran tersebut hanya mampu membeli vaksin HPR sebanyak 11.500 dosis.

“Stok vaksin saat ini sudah habis. Dan kalau kita bandingkan dengan populasi anjing di Kabupaten Sikka, ini sangat tidak cukup. Karena itu kami mohon bantuan vaksin dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan,” ujar Satriawan di Maumere, Sabtu (24/6/2023).

Kasus gigitan anjing meluas

Satriawan mengatakan, dari Januari hingga April, kasus gigitan anjing terjadi di tujuh kecamatan. Namun, dalam dua bulan terakhir meluas hingga ke 12 kecamatan.

Ke-12 kecamatan itu, yakni Kangae, Alok, Alok Barat, Alok Timur, Nele, Lela, Hewokloang, Talibura, Kewapante, Mego, Waigete, dan Nita.

“Jadi tren kasusnya meningkat,” katanya.

"Satu korban meninggal. Seorang balita berusia 4 tahun 11 bulan berinisial S di Dusun Wairhabi, Desa Habi, Kecamatan Kangae,” pungkasnya.

Sekretaris Komite Anti Rabies Flores Lembata Asep Purnama mendesak pemerintah segera mencari solusi mengenai kasus rabies. Jika tidak, korban manusia meninggal akibat rabies akan terus bertambah.

Ia berharap cakupan vaksinasi anjing (HPR) terus ditingkatkan, minimal di atas 70 persen.

“Yang harus dilakukan, segera tingkatkan cakupan vaksinasi anjing (HPR), minimal di atas 70 persen, sehingga mencegah penyebaran rabies,” ujar Asep.

Sikka berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies sejak 16 Mei 2023.