Melihat Kondisi Polres Nduga yang Tangani KKB, Personel Hanya 87 Orang dan Tanpa Polsek

JAYAPURA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut situasi di Papua tidak mudah sehingga penyelesaian sebuah masalah memerlukan upaya ekstra, termasuk mengenai penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Salah satu wilayah yang memiliki kondisi paling sulit adalah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Memiliki luas wilayah 12.941 kilometer persegi, daerah tersebut terbagi menjadi 32 distrik.

Dengan keadaan tersebut, keberadaan Polres Nduga yang baru didirikan pada 2020 tergolong masih sangat minim fasilitas, baik dari sisi jumlah personel, peralatan hingga satuan di bawahnya.

"Personel di Polres Nduga ada 87 orang dan tidak ada polsek atau pos polisi, ya ini wajar karena polres baru," ujar Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (16/5/2023).

Ketiadaan polsek atau pos polisi di Nduga membuat seluruh personel Polres Nduga hanya berada di Distrik Kenyam yang merupakan ibu kota dari kabupaten tersebut.

Menurut Rio, seluruh aktifitas personel dilakukan di Kenyam. Ketika terjadi aksi bersenjata yang dilakukan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya, di luar Kenyam, maka mobilitas personel harus dilakukan menggunakan jalur udara.

Sebagai informasi, Nduga masuk ke wilayah pegunungan di Papua dengan ketinggian mulai dari 200 hingga 4.500 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Sebagian besar wilayah Nduga belum terhubung dengan moda transportasi darat sehingga konektivitas antar-distrik sangat bergantung pada pesawat terbang perintis.

Hal ini juga yang membuat pergeseran personel di Nduga ke distrik-distrik yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) harus dilakukan menggunakan pesawat terbang yang biayanya tidak murah.

"Jadi tarif sewat pesawat antar distrik itu sekitar Rp 40 juta sampai Rp 60 juta untuk sekali jalan," kata Rio.

Dari sisi kelayakan, keberadaan Mako Polres Nduga dapat dikategorikan kurang layak karena bangunan yang ditempati merupakan bekas Pos Polisi Kenyam.

Untuk polres yang berada di wilayah rawan, Mako Polres Nduga tidak memiliki pagar dan hanya mempunyai beberapa ruang pelayanan yang digunakan untuk menerima laporan dari masyarakat dan sebagian dipakai oleh Satuan Reserse Kriminal.

Keadaan ini dianggap Rio harus dimaklumi karena Polri memiliki batasan anggaran walau fasilitas yang ada di Polres Nduga masih sangat minim.

"Kami melalui Polda Papua sudah pernah mengusulkan untuk pembangunan Polres, tapi semua keputusan ada di Mabes Polri yang pasti sudah memiliki program prioritas untuk menjaga situasi keamanan di seluruh Indonesia," tuturnya.

Menanggapi keadaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri yang pada Minggu (14/5/2023) meresmikan Mako Polres Boven Digoel, menjelaskan bahwa pengusulan pembangunan kantor polres sudah dilakukan, termasuk Polres Nduga.

Hanya saja usulan tersebut belum diterima dan untuk pembangunan kantor Polres seperti di Boven Digoel dibantu oleh pemerintah daerah setempat.

"Peresmian Polres Boven Digoel itu kan bagian dari kepedulian pemerintah daerah dalam membantu Polri dalam membangun kantor kepolisian. Tentu tidak semua Polres sudah layak, seperti yang ada di pegunungan, ada juga yang di pesisir yang belum represnetatif, itu masih bangunan-bangunan lama yang dihibahkan oleh pemerintah daerah," tuturnya.

Ia pun berharap pemerintah daerah bisa memiliki kepedulian yang sama seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.

Menurut Fakhiri, kantor kepolisian yang representatif akan membantu polisi untuk bisa lebih fokus dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menunjang kinerja Polri dalam menjaga situasi tetap aman.

"Tentu kami sudah mengusulkan untuk membentuk kantor-kantor baru, tetapi ada pemerintah daerah seperi Boven Digoel yang menyiapkan anggaran untuk membangun, kami akan berterimakasih," kata dia.