Anggota DPRD Sulut Diduga Selingkuh dan Hamili Gadis, Badan Kehormatan Bakal Menelusuri

BK DPRD Sulut telah melakukan rapat internal secara tertutup membahas kasus viral tersebut, Rabu (10/5/2023).

Ketua BK DPRD Sulut, Sjenny F Kalangi mengatakan, pihaknya sudah membahas masalah atau isu yang berkembang terkait viralnya anggota DPRD diduga hamili seorang gadis.

Katanya, BK akan bertindak sesuai aturan yang berlaku yaitu berdasarkan kode etik dan tata beracara.

"(BK) akan menindaklanjuti segala sesuatu jika ada laporan, baik secara lisan atau tertulis," kata Sjenny saat memberikan keterangan pers di Gedung DPRD Sulut.

Kemudian, lanjut dia, BK akan meminta klarifikasi ke akun media sosial yang sudah mengunggah keterangan anggota DPRD Sulut diduga hamili seorang gadis.

"Kami pikir ini sudah membawa nama lembaga DPRD, jadi kami akan meminta klarifikasi dari media sosial tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Anggota BK Inggried Sondakh menyatakan, dalam rapat tadi telah diambil kesimpulan bahwa BK fungsinya adalah menegakkan kehormatan lembaga ini di dalamnya itu adalah para anggota dewan.

"Artinya, apabila ada anggota dewan yang melanggar kode etik yang membuat sesuatu hal dan kemudian merugikan nama baik lembaga ini maka itu harus ditindaklanjuti," kata Inggried.

Inggried menyentil soal unggahan di media sosial yang viral tidak menyebutkan nama anggota DPRD secara spesifik.

"Tapi mengatakan ada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang melakukan pelanggaran etika. Nah, anggota DPRD Sulut ada 45 orang. Tapi di sini dikatakan menghamili seseorang berarti langsung dikerucutkan laki-laki. Laki-laki di DPRD Sulut ada 30-an orang. Berarti kan ini menjurus ke 30-an orang, ini tidak menyebutkan nama. Dirugikan juga yang tidak berbuat untuk anggota dewan lain," katanya.

"Makanya BK merasa sangat berkepentingan untuk menjaga marwah dan kehormatan di dalamnya anggota dewan, dengan cara nantinya akan meminta klarifikasi kepada akun media sosial yang memuat hal tersebut," sambung politisi Partai Golkar ini.

Dia menegaskan, BK akan meminta klarifikasi secara resmi. "Agar jelas, anggota dewan yang tak berbuat tidak dirugikan," tegasnya.

BK juga akan melakukan rapat dengan ketua-ketua fraksi di DPRD Sulut. Rapat tersebut untuk mengingatkan agar farksi bisa menyampaikan kepada anggota masing-masing agar tidak melanggar kode etik.

"Rapat tersebut sebagai pencegahan," katanya.