Oknum Polres Tarakan Disebut Bekingi Usaha Kayu Ilegal, Kapolres Minta Demonstran Sebut Nama

Hal tersebut, dikatakan menanggapi apa yang menjadi permintaan dari para massa aksi demo yang tergabung dalam Ormas Pasukan Merah Nusantara (PMN) Kota Tarakan, Sabtu (8/4/2023) sore.

Massa yang mendatangi Mapolres Tarakan, meminta Kapolres menuntaskan persoalan kayu illegal dan berharap agar aktivitas bisnis kayu dilegalkan saja.

Dalam orasinya, massa juga menyatakan adanya oknum Polisi yang tebang pilih dalam penegakan hukum akibat diduga terlibat dalam usaha dimaksud.

"Kalau misalnya ada kata supaya tidak tebang pilih, tunjukkan mana yang tebang pilih. Waktu saya dengarkan rekaman dari anggota, kan tidak ada. Katanya ada oknum, oknum yang mana, ditunjukkan yang valid,” ujarnya, melalui pers rilis yang dikirim ke Kompas.com, Selasa (11/4/2023).

Ronaldo menegaskan, isu tersebut belum terkonfirmasi kebenarannya. Ia menyatakan siap transparan dan meminta data valid sebagai bukti tidak ada tebang pilih dalam perkara penindakan kayu ilegal.

Ia melanjutkan, jika misalnya dikatakan ada oknum yang melakukan apapun yang dituduhkan massa, bisa dilaporkan langsung agar oknum yang bersangkutan segera diproses.

“Kalau enggak ditunjukkan dan cuma jadi berita, jadinya menuduh dan memfitnah orang lain. Silakan sampaikan dan buktikan, jangan membuat opini negatif dan tidak ada kebenarannya. Tunjukkan supaya saya bisa respons suara daripada masyarakat tersebut,” tegas Ronaldo.

Adapun terkait permintaan massa agar Polisi melegalkan saja bisnis kayu ilegal, Ronaldo dengan tegas menolak permintaan tersebut.

Melegalkan perkara yang ilegal, sama dengan meminta dirinya melanggar kewenangan, melanggar tugas dan tanggung jawabnya sebagai Polisi.

"Koridor dalam berdirinya Negara, salah satunya penegakan hukum Kamtibmas," jelasnya.

Sebelum terjadi aksi massa hari ini, Polisi juga menerima aspirasi masyarakat termasuk penjual kayu, membahas permasalahan yang sama.

Polisi juga telah menggelar Jumat Curhat, dengan menghadirkan semua pihak termasuk anggota DPRD Tarakan.

Dalam momen Jumat Curhat, salah seorang pengusaha kayu blak-blakan bagaimana mereka juga terpaksa menghentikan sementara penjualan, lantaran adanya ketakutan ditangkap aparat.

Di sisi lain, itu juga menyebabkan harga kayu menjadi semakin mahal karena banyak pedagang kayu yang berhenti beroperasi.

“Mereka tahu kerjaannya salah. Saya juga di sini harus mengatakan bahwa kalau saya tidak menegakkan hukum, saya juga dikatakan salah. Mereka-mereka berjuang untuk para pekerjanya, saya juga berjuang untuk profesi yang sudah diamanahkan,” urainya.

Kapolres menambahkan, banyak pengusaha kayu yang merasa keberatan dengan pengungkapan dan penindakan kayu illegal oleh Polisi.

Untuk itu, solusinya adalah pengusaha kayu bisa mengurus perizinan dan melegalkan usahanya, sebagaimana arahan Dinas Kehutanan. “Kalau sudah berizin, tidak perlu takut selama itu legal,” kata Ronaldo.

Untuk diketahui, aksi demo masyarakat yang menuntut agar polisi melegalkan saja bisnis kayu illegal, diterima sejak jauh jauh hari.

Namun karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah bagi ummat Kristiani, maka izin demo, diundur sampai perayaan paskah usai.

Aksi inipun akhirnya digelar, Sabtu (8/4/2023). Ada 30 orang pengunjuk rasa yang menamakan diri sebagai Pasukan Merah Nusantara (PMN) Kota Tarakan.

Massa tiba di Mako Polres Tarakan pukul 14.22 WITA dan langsung melakukan orasi menuntut pelegaln penjualan kayu tak berizin, selama 20 menit.

Atas aksi demo ini, Polisi juga telah mencoba membuka ruang diskusi, namun tidak disetujui oleh massa. Mereka tetap ingin berdemo untuk menuntut pelegalan usaha kayu.