Gerindra Sumbar Kecewa dengan Cara Bupati Pesisir Selatan Pindah ke PDI-P

Pasalnya, saat masih menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Pesisir Selatan, Rusma juga memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Ini namanya tidak ada etika. Saat dipercaya menjadi Ketua DPC Gerindra, Rusma berselingkuh dengan partai lain," kata Evi Yandri yang dihubungi Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Evi mengatakan jika pindah partai secara baik-baik itu tidak ada masalah, tapi hingga sampai sekarang Rusma belum mengirimkan surat pengunduran diri sehingga akhirnya dipecat pada 14 Februari 2023.

"Tidak ada surat pengunduran dirinya. Itu pembohong. Kita pecat dia bukan dia mengundurkan diri," jelas Evi.

Evi mengatakan dalam partai politik biasa saja pindah-pindah partai, seperti mantan Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni yang pindah dari PAN ke Nasdem.

"Pindah dengan mundur dulu, jangan selingkuh. Ketika ketahuan baru ngomong mundur. Sampai sekarang pun belum ada kita terima surat mundurnya," kata Evi.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar dipecat dari Ketua DPC Gerindra Pesisir Selatan.

Hal itu dikarenakan Rusma dinilai tidak loyal ke partai sekaligus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari PDI-P.

"Sudah diganti terhitung 14 Februari 2023 lalu. Sebagai penggantinya adalah Afrizon Nazar Uncu," kata Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman yang dihubungi Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Evi menyebutkan, baru mengetahui Rusma memiliki KTA PDI-P beberapa bulan belakangan.

Padahal, kata Evi, Rusma sudah diusung Gerindra sejak menjabat sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan 2016 hingga sekarang menjadi Bupati periode 2021-2024.

Namun, menurut Evi, diam-diam Rusma memiliki KTA PDI-P sejak Februari 2022 dan Gerindra baru tahu belakangan.

"Ini apa namanya? Berarti menduakan Gerindra yang dipimpinnya di Pesisir Selatan dan kita seperti manggadangkan anak ula (membesarkan anak ular, red)," kata Evi.

Evi mengatakan alasan Rusma dengan menganalogikan Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang masuk ke pemerintahan usai Pilpres merupakan alasan yang ngawur.

"Rusma jangan asal bicara,  jawaban dan tudingan ke Pak Prabowo memperlihatkan ketidakmampuan anda menjelaskan kenapa anda punya waktu 2 KTA partai. Biasa ibarat berumah tangga ketika ketahuan berselingkuh. Pasti jawaban panik dan ngawur," kata Evi.

Evi menjelaskan Prabowo bukan pindah partai, namun membesarkan partai Gerindra dan sangat berbeda dengan Rusma.

Sementara itu, Rusma mengatakan tindakan yang dilakukannya untuk kepentingan daerah Pesisir Selatan.

Rusma mengaku punya KTA PDI-P dan sekarang sudah mundur dari Gerindra.

"Ya, semua ini demi kepentingan daerah, sama halnya yang dilakukan pimpinan partai Prabowo Subianto, masuk dalam kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Makruf Amin," kata Rusma.

Menurut Rusma Yul Anwar, setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan keputusan dan sikapnya sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi, tudingan berkhianat itu saya pastikan hanya asumsi belaka. Tentu saya yang lebih tahu. Analoginya sama ketika Pak Prabowo menentukan sikap politiknya usai Pilpres 2019," jelas Rusma Yul Anwar lagi.

Rusma menyebutkan, partai seharusnya ikut bertanggung jawab memberikan pendidikan politik pada rakyat dan menjadi suri tauladan dalam berdemokrasi, bukan justru mengumbar pernyataan tendensius atas sikap politik warga negara.

"Ya, benar Gerindra memiliki peranan penting dalam karir politiknya. Selama lebih kurang satu windu bergabung, ia mengaku banyak mendapatkan pelajaran berharga," kata Rusma.