Pemprov Kaltim Raih Dua Penghargaan APBD Award, Gubernur Isran: Berkat Peran Aktif Masyarakat

KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menerima dua penghargaan bergengsi dalam ajang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Award 2023.

Takrim diberikan kepada Benua Etam sebagai Provinsi Terbaik Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Tahun 2022 dan Peringkat Kelima Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi Tahun 2022.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo kepada Gubernur Kaltim Isran Noor di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara (Jakut), Kamis (16/3/2023).

Sebagai penerima takrim, Isran Noor mengatakan bahwa penghargaan nasional yang diraih pihaknya merupakan bukti hasil kerja keras semua pihak.

Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak semakin membaik seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi.

“Saya berterima kasih kepada masyarakat karena taat membayar pajak. Capaian ini berkat peran aktif masyarakat,” ucap Isran dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (17/3/2023).

Selain masyarakat, lanjut dia, capaian tersebut juga didukung dengan program kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim serta inovasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dukungan dari pemerintah daerah (pemda) lantas mendorong peningkatan fiskal daerah, terutama di Provinsi Kaltim.

“Dengan kemandirian fiskal, Kaltim dapat terus melaksanakan program pembangunan dengan baik. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut merasakan dampaknya secara luas,” imbuh Isran.

Sebagai informasi, penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi (Rakoor) Nasional Keuangan Daerah Tahun 2023 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Manfaatkan teknologi

Sementara itu, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi yang dihadirkan lewat inovasi pihaknya.

“Selain itu, Bapenda juga melakukan strategi lainnya, yaitu memberikan apresiasi kepada masyarakat, baik perorangan atau lembaga yang secara tepat waktu membayar pajak, sekaligus memperkuat tempat membayar pajak secara daring,” imbuhnya.

Ismiati menjelaskan, pemulihan kondisi ekonomi pada 2022 membawa ragam tantangan.

Meski demikian, kata dia, pada masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur (Wagub) Hadi Mulyadi, Bapenda tetap dengan semangat menjaga kemandirian fiskal.

“Rata-rata realisasi komposisi PAD terhadap target Pendapatan Daerah Tahun 2019-2022 sebesar 55,30 persen. Artinya, Kaltim secara fiskal sudah mandiri,” kata Ismiati.

Ia mengungkapkan, PAD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022, realisasinya mencapai Rp 8,99 triliun dari target sebesar Rp 7,05 triliun dengan persentase 127,58 persen.

Adapun komponen penyusun realisasi PAD terdiri dari pajak daerah Rp 7,62 triliun, retribusi daerah Rp 19,98 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah (HPKD) Rp 310,26 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPAD) Rp 1,04 triliun.

“Fokus ke pajak daerah. Terdapat lima komponen yang menyusun pajak daerah, yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), dan pajak rokok,” imbuh Ismiati.

Apabila diperinci, lanjut dia, realisasi PKB mencapai Rp 1,27 triliun dari target Rp 1,15 triliun. Capaian BBNKB Rp 1,24 triliun dari target Rp 1,05 triliun.

Realisasi terbesar adalah PBBKB yang mencapai Rp 4,80 triliun dari target Rp 3,40 triliun. Sementara itu, realisasi PAP mencapai Rp 9,36 miliar dan Pajak Rokok Rp 297,43 miliar.

“Salah satu faktor pendorong meningkatnya penerimaan PBBKB adalah naiknya harga minyak dunia dan perbaikan lapangan usaha penggalian, batu bara, serta minyak dan gas bumi (migas) yang memengaruhi jumlah konsumsi bahan bakar minyak (BBM),” jelas Ismiati.