Warga Gunungkidul Keberatan Ditarik Iuran Pembangunan Joglo, Kepala Dukuh Sebut Bisa Dicicil 2 Tahun

Salah seorang warga Ari mengatakan, sebagai pegawai swasta yang tidak tentu pendapatannya cukup berat membayar besaran iuran. Besaran iuran tersebut terbagi dalam empat kriteria yakni pengusaha sebesar Rp 852.000, PNS Rp 639.000, umum Rp 426.000, dan janda Rp 214.000.

"Apalagi kondisinya ekonomi seperti saat ini," kata Ari saat dihubungi melalui telepon Selasa (7/3/2023).

DIa mengaku sempat mengikuti rapat, namun aspirasinya tidak didengarkan. Sehingga keputusan tetap diambil.

"Saya ikut rapat tetapi tidak diberi kesempatan berbicara," kata dia.

Warga lainnya, Ariwibowo mengakui hal serupa. Kesulitan dalam membayar rencana pembangunan joglo ini, karena sebagai satpam dirinya hanya mendapatkan penghasilan Rp 2 juta per bulan.

Apalagi saat ini keluarganya dibebani sebesar Rp 426 ribu. Sementara anaknya sudah beranjak SMA.

"Pengeluaran bulanan saya dalam satu bulan terbilang cukup besar kalau harus dibebani dengan program ini, akan jadi berat,” kata Ariwibowo.

Lalu RT 006 Rp 14.697.000, RT 007 Rp 17.253.000, RT 008 Rp 19.809.000, RT 009 Rp 16.401.000, dan RT 010 RP 9.159.000.

"Joglo memang diawali dengan musyawarah dan kembali menjadi pembahasan di tingkat RT," kata dia.

Kepala Dukuh Tahunan Sumpeno membenarkan rencana pembangunan Joglo untuk balai Padukuhan itu. Nantinya, joglo akan dibangun di depan balai lama, karena halamannya luas.

"Sebelum pembangunan sudah dilakukan sosialisasi tingkat RT. Karena kita sudah membentuk panitia sampai tingkat RT. Sosialisasi tingkat RT langsung ke warga," kata Peno saat dihubungi kompas.com Rabu (8/3/2023).

Disinggung mengenai adanya penolakan warga, dia mengaku akan terus melakukan sosialisasi. Peno mengatakan, nominal yang dibayarkan ringan karena bisa dicicil selama dua tahun. 

Seperti untuk janda yang harus membayar Rp 214.000 per tahun, jika dikalkulasi perbulan sekitar Rp17.833. 

"Bisa diangsur per bulan, punya uang berapa kok. Yang terpenting sesuai kesepakatan per tahunnya lunas. Pembayaran juga mulainya Juli (2023) besuk," kata dia.

"Jika ada yang keberatan nanti dibicarakan bagaimana baiknya. Sosialisasi dilakukan sampai Juli," kata Peno.

Peno mengatakan rencana pembangunan joglo ini memiliki tujuan baik karena padukuhan berada di pusat kota Kapanewon. Sehingga bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat seperti 17 Agustus, hingga kegiatan lainnya.

"Kalau dua tahun pembayaran keberatan, bisa dilakukan selama tiga tahun. Fleksibel saja, misal bulan ini punya uang Rp 10.000 monggo. Misalnya targetnya Rp 214.000 bisa lunas satu tahun," kata dia.

Dijelaskannya, pembangunan joglo nanti akan membeli kayu baru, bukan joglo bekas.

"Program bagus. Kalau ada kegiatan tidak malu lah," kata Peno.