Krisis Pangan di Masalembu Sumenep, DPRD Minta Kadis Sosial dan Kepala BPBD Dievaluasi

Ketua Komisi I DPRD Sumenep asal Kepulauan Masalembu, Darul Hasyim Fath menyoroti minimnya peran pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam peristiwa kemanusiaan itu.

Ia meminta Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Sosial hingga Kepala Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep.

"Kami meminta Bupati sumenep mengevaluasi kinerja Kadinsos dan kepala BPBD yang bekerja tak sebangun dengan Visi bupati mewujudkan perlakuan egaliter pada warga daratan dan kepulauan saat bencana alam terjadi," kata Darul kepada Kompas.com, Kamis (2/3/2023).

Sebagai anggota dewan yang juga berasal dari Kepulauan Masalembu, Darul melihat dua organisasi perangkat daerah (OPD) itu tak memiliki responsibilitas kinerja yang baik.

Lemahnya responsibilitas itu akhirnya ditangkap oleh Pemprov Jatim yang kemudian mengambil alih pendistribusian bantuan menuju Masalembu.

"Bila responsibilitas OPD gagap dalam menerjemahkan Otoritas politik dalam merespons kejadian yang bersifat force majeure semacam ini, maka semakin jauh dari kesadaran archipelago yang menempatkan laut dan jajaran pulau sebagai halaman utama negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Bantuan logistik untuk warga Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akhirnya tiba pada Kamis (2/3/2023).

Bantuan bahan pokok itu diangkut dengan kapal milik TNI AL yakni KRI Malahayati-362. Kapal perang jenis Korvet ini membawa bantuan sembako dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai Masalembu terisolasi selama lebih dua pekan.