Pj Wali Kota Lhokseumawe Geram Bangunan Liar Dialiri Listrik, PLN: Semua atas Izin PUPR

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Penjabat Wali Kota Lhokseumawe Imran berang terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pasalnya, banyak bangunan liar atau ilegal di Kota Lhokseumawe yang sedang ditertibkan justru memiliki aliran listrik.

“Kita melakukan penertiban bangunan-bangunan ilegal di Lhokseumawe. Ini seluruh bangunan ilegal punya aliran listrik dari PLN. Ini PLN mendukung bangunan ilegal,” tegas Imran dalam rapat dengan BUMN/BUMD di Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Selasa (8/2/2023).

Dia meminta PT PLN untuk tertib dalam pemasangan aliran listrik sehingga hanya bangunan legal yang memiliki aliran listrik.

Selama ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Lhokseumawe untuk menertibkan semua bangunan yang berada di atas tanah pemerintah. Bangunan itu berupa lokasi usaha kuliner dan hiburan.

Selain itu, dia meminta agar semua BUMN/BUMD melaporkan detail kegiatannya ke Pemerintah Kota Lhokseumawe. Sehingga fokus pembangunan untuk masyarakat.

“BUMN/BUMD sama-sama kita bantu masyararakat,” terangnya.

Sementara itu, Asisten Manajer Pemasaran PT PLN Persero Area Lhokseumawe Muhammad Zulfitri saat dihubungi terpisah menyebutkan bahwa seluruh pemasangan aliran listrik telah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lhokseumawe.

“Apakah bangunan yang kami pasang ilegal atau legal, itu bukan kewenangan PLN,” terang Zulfitri.

Dia menjelaskan, pemasangan aliran listrik diawali dengan permintaan dari pemohon, lalu mendapat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lhokseumawe selaku pemilik kawasan.

“Setelah keluar izin, PLN baru melakukan pembangunan jaringan tersebut. Bangunan yang kami layani wajib memiliki SLO (Sertifikat Laik Operasi), kewenangan PLN hanya sebatas itu dan memastikan energi listrik dapat tersalurkan dan dinikmati oleh pelanggan,” pungkasnya.