Eksekusi Lahan di Ambon Ditolak Warga, Pihak Penggugat: Tak Ada yang Mau Berdamai

Eksekusi lahan yang ditempati sebanyak 62 kepala keluarga itu dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 026/Pdt.G/2019/PN Ambon yang mengabulkan semua gugatan dari Patria Hamoch Piters sebagai ahli waris pemilik lahan tersebut.

Terkait masalah tersebut, kuasa hukum penggugat, Helmy Sulilatu mengatakan bahwa eksekusi lahan yang dilakukan itu telah sesuai aturan hukum yang berlaku karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Helmy mengeklaim, sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan dan dan eksekusi dilakukan, kliennya telah berulang kali melakukan pendekatan dan upaya penyelesaian secara baik-baik dengan warga yang menguasai lahan tersebut.

Namun karena tidak ada iktikad baik dari warga, kliennya itu kemudian membawa perkara tersebut ke pengadilan Negeri Ambon untuk diproses secara hukum pada tahun 2019.

“Jadi awalnya di tahun 2015, klien kami sudah pernah melakukan mediasi dengan warga di sini, juga sudah lakukan pendekatan secara baik-baik. Sampai kemarin itu sebelum eksekusi ada dua kali penundaan tapi sepanjang hari ini tidak ada yang mau berusaha untuk berdamai,” ungkapnya kepada warrtawan di lokasi eksekusi Senin sore.

Soal pengakuan warga bahwa mereka telah membayar sejumlah uang ganti rugi kepada kliennya hingga mencapai Rp 300 juta, Helmy mengaku bahwa selama ini keliennya tidak pernah menerima uang apapun.

Menurutnya ada pengakuan dari sejumlah warga bahwa mereka telah menyerahkan uang pengganti kepada Mustakin Wenno yang merupakan kuasa hukum pertama kliennya Patria Hamoch Piter. Namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh kliennya itu.

Pihaknya juga telah mengecek pengakuan warga tersebut kepada Mustakin Wenno saat dia dihadirkan sebagai saksi di pengadilan.

“Maka kami tanyakan kepada Mustakin Wenno, dari bukti kepemilikan yang sudah dibayarkan warga, ada bukti yang diterima klien kami tidak? Dan dia mengatakan dia pernah menyerahkan tetapi dia tidak berani membuktikan, bukti pembayaran atau transfer yang ditujukan kepada klien kami,” ungkapnya.

“Soal berapa banyak, klien kami tidak tahu. Karena tidak pernah menerima uang, pembayaran itu. Totalnya juga tidak tahu. Katanya dari tahun 2015 sampai 2019, kita melakukan gugatan itu mereka berdalih sudah membayar,” tambahnya.

Ia menambahkan tidak semua bangunan dan rumah warga yang akan digusur di atas tanah milik kliennya itu sebab sudah ada beberapa pihak dan warga yang kembali melakukan pendekatan secara baik-baik.

“Termasuk masjid juga tidak akan digusur, itu akan dihibahkan kepada warga,” katanya.

Adapun lahan yang dieksekusi tersebut mulai ditempati oleh sebanyak 62 kepala keluarga sejak tahun 1999 silam.

Pada 2019, ahli waris pemilik lahan Patria Hamoch Piters menggugat penguasaan atas lahan tersebut ke pengadilan Negeri Ambon. Selanjutnya pada tahun yang sama pengadilan Negeri Ambon mengabulkan permohonan penggugat.

Atas putusan pengadilan tersebut, warga kemudian melakukan perlawanan karena menganggap lahan itu merupakan aset milik jalan Negara. Warga menggugat balik.

Sebagian warga yang menerima putusan pengadilan itu mengaku membayar ganti rugi kepada pemilik lahan.