Batam Mati Listrik, DPRD Desak Gubernur Kepri Panggil Petinggi Bright PLN

BATAM, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Khai meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memanggil seluruh petinggi bright PLN Batam, menyusul pemadaman listrik bergilir yang berlangsung sejak Minggu (1/1/2023) dinihari. 

Selain meminta pertanggungjawaban, Lik Khai juga mendesak agar pihak bright PLN Batam dapat memberikan penjelasan resmi mengenai gangguan di mesin pembangkit.

"Kami mendukung agar Gubernur Kepri agar segera memanggil para petinggi bright PLN Batam. Tidak hanya meminta penjelasan, Gubernur juga harus memberi ultimatum. Kalau memang tidak bisa agar diminta berhenti saja mereka," tegas Lik Khai saat ditemui di DPRD Batam, Senin (2/1/2023) siang.

Lik Khai menilai, padamnya listrik pada awal 2023 memberi citra buruk bagi Kota Batam, yang dicanangkan sebagai Kota Baru dan Modern.

Apalagi momen pergantian tahun di Kota Batam, menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara untuk berlibur.

"Atau ini triknya mau kembali naikkan tarif listrik. Sekali lagi kami minta Gubernur Kepri, jangan tinggal diam dan surati Presiden, karena Batam merupakan salah satu barometer kunjungan wisatawan dan investasi," jelas Lik Lhai.

Mengenai penjelasan tertulis yang diberikan oleh pihak Bright PLN Batam, Lik Khai mengungkapkan, penjelasan tersebut terkesan abu-abu.

Pihaknya mengkritisi mengenai pemberian informasi publik yang dilakukan Bright PLN Batam hingga saat ini.

"Penjelasan abu-abu seperti kemarin itu sudah biasa dilakukan Bright PLN. Mereka hanya bilang pembangkit. Tapi pembangkit yang mana dan apa kerusakannya. Itu saja mereka tidak bisa menjelaskan apapun," pungkas Lik Khai.

Sebelumnya, akibat pemadaman di Batam dan Kabupaten Bintan, sedikitnya 508.427 pelanggan rumah tangga terdampak.

Belum diketahui apa penyebab kerusakan hingga Batam dan Kabupaten Bintan lumpuh asupan listrik.

Pihak PLN mengklaim ada 11 gardu induk di Batam mengalami rusak dan sudah dipulihkan dan 5 gardu induk di Bintan yang dipulihkan.