Gubri Minta DPR Bantu Mendata Pengusaha Sawit yang Tidak Bayar Pajak

KOMPAS.com – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, Provinsi Riau merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, total luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 3,3 juta hektar (ha).

"Namun, itu belum termasuk lahan yang masuk kawasan hutan. Kalau digabungkan bisa mencapai 4 juta ha lahan perkebunan kelapa sawit di Riau," kata Syamsuar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (18/11/2022).

Hal itu disampaikan Syamsuar saat melakukan pertemuan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Hotel Premiere Pekanbaru, Jumat.

Syamsuar mengatakan, dari jumlah lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, hingga saat ini masih ada juga yang belum memiliki hak guna usaha (HGU).

Dengan demikian, pemerintah tidak dapat memungut pajak, utamanya pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Karena itu, kami mohon bantuan dari Komisi XI DPR untuk ikut mempercepat pendataan tersebut karena ini peluang untuk mendapatkan uang bagi daerah. Kalau hanya pemerintah daerah tentunya akan sulit," ujarnya.

Syamsuar mengatakan, sejumlah perusahaan tersebut hingga kini hanya memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan tidak melanjutkan hingga HGU. Padahal, hingga produksi kelapa sawit masih terus dilakukan hingga saat ini.

"Ini tentunya ada peluang untuk mendapatkan uang dari pajak karena sawitnya juga sudah berproduksi," ucapnya.

Lebih lanjut, Syamsuar mengatakan, dana bantuan yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau masih kurang.

Saat ini, dana bantuan yang diberikan berjumlah Rp30 juta untuk 1 ha kebun kelapa sawit masyarakat.

Syamsuar menilai, dana bantuan untuk PSR tersebut masih kurang karena saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Dengan kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp 30 juta per ha dirasa kurang," kata Syamsuar.

Dia menambahkan, kondisi inflasi dan kenaikan harga pupuk cukup menyusahkan petani yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau.

"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, jangan hanya Rp 30 juta," pintanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan, tujuan utama pihaknya datang ke Riau adalah untuk mengembangkan industri kelapa sawit. Karena itu, pihaknya ingin mendengarkan laporan dari semua pihak.

"Kami datang untuk mendengar, baik dari pemerintah daerah, asosiasi petani kelapa sawit, dan berbagai pihak lainnya," sebutnya.

Sebagai informasi, selain Komisi XI DPR, pertemuan itu juga dihadiri perwakilan dari BPDPKS, asosiasi petani kelapa sawit di Riau, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Riau.