DPRD Riau Sebut Pengangguran di Riau Turun, Kesejahteraan Masyarakat Membaik

KOMPAS.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Kelmy Amri mengatakan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Riau menurun sehingga kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

"Untuk faktor kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau terus membaik. TPT tercatat 4,40 persen atau turun sebanyak 0,5 persen dari tahun sebelumnya," katanya.

Dia mengatakan itu saat menyampaikan laporan Banggar DPRD tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (10/11/2022).

Kelmy mengatakan, TPT Riau terpantau lebih rendah dari TPT Sumatera sebesar 5,13 persen dan TPT nasional sebesar 5,83 persen.

Kemudian, kata dia, faktor kondisi kesejahteraan masyarakat Riau juga menunjukkan tren membaik di tengah pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

"Pemprov Riau cepat tanggap dengan program stimulus bantuan bagi pengemudi ojek, transportasi umum, nelayan dan pengguna bahan bakar minyak (BBM) lainnya," kataya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Selain itu, kondisi nilai tukar petani (NTP) dilaporkan meningkat. Peningkatan ini seiring dengan membaiknya harga komoditi sawit, sub sektor pembentuk NTP di samping komoditas lainnya.

"NTP subsektor ini dominan memberi kontribusi sebesar 172,61 atau meningkat sebanyak 8,45 persen dari triwulan sebelumnya," imbuhnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat itu menilai, kenaikan NTP mengindikasikan peningkatan pendapatan petani. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong kesejahteraan wilayah pedesaan.

Dia menambahkan, ada tujuh prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada Tahun Anggaran 2023, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan ketahanan pangan daerah, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Program lainnya adalah meningkatkan pendidikan masyarakat, meningkatkan wisatawan mancanegara, meningkatkan kenyamanan wisatawan mancanegara, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan menurunkan kesenjangan pendapatan.

Sebagai informasi, APBD Provinsi Riau pada 2023 ditargetkan  lebih dari Rp 9,83 triliun.

Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2022 yang sebesar Rp 8,65 triliun lebih, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 1,18 triliun atau 0,14 persen.

Adapun rapat paripurna tersebut dihadiri Gubernur Riau Syamsuar, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, dan para kepala OPD di lingkungan Provinsi Riau.