Data Tak Update, Penyaluran Bansos di Palembang Tidak Tepat Sasaran

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan Zulkipli, Rabu (28/9/202).

Ia menjelaskan, dari data yang mereka terima hanya 16 persen warga Palembang dengan kategori kurang mampu menerima bansos baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Sementara, sisanya adalah orang dengan kategori perekonomian sudah mampu.

“Penyebabnya banyak warga yang mengaku miskin padahal sudah tidak miskin lagi dan perekonomiannya telah baik. Ini yang menjadi persoalan banyak bansos yang tidak tepat sasaran, karena mereka masih ingin terdata sebagai penerima bansos,” kata Zulkipli.

Data penerima bansos sendiri sudah digunakan sejak 2015. Selama masa tersebut, belum ada pembaharuan untuk data para warga miskin di Palembang.

Pada Maret 2021, BPS mencatat jumlah warga miskin sebanyak 194.000 orang atau mencapai 12,34 persen.

“Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kami akan melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) mulai 15 Oktober- 14 November 2022, sehingga bansos yang dibagikan tetap sasaran,” ujarnya.

Zulkipli mengungkapkan, pembaharuan data Regsosek itu sebetulnya harus dilakukan setiap enam bulan.

Namun, dinas terkait yang melakukan pendataan tidak melaporkan update data tersebut ke BPS.

“Untuk bansos warga miskin di Sumsel yang tepat sasaran hanya 27 persen.Sehingga harus diperlukan pembaharuan data,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo untuk mengantisipasi pembagian bansos tak tepat sasaran, mereka akan mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tercatat di Dinsos.

Selain itu, data terbaru dari Regsosek yang dilakukan oleh BPS akan ditempel di setiap kelurahan.

Bila ada nama yang diluar data tersebut maka perlindungan sosial yang selama ini diberikan akan dihapus.

“Pendataan ini NIK-nya akan terkoneksi, sehingga bisa memperbaiki siapa saja yang sebetulnya berhak menerima bansos,” singkat Harno.