Menpan-RB di Hadapan ASN Blora: Sekarang Ini Kita Menghadapi SDM Titipan

Dalam kunjungannya tersebut, Azwar Anas menyempatkan diri untuk memberikan pembekalan kepada jajaran aparatur sipil negeri (ASN) di lingkungan pemerintahan kabupaten Blora.

Salah satu yang disampaikannya terkait dengan banyaknya tenaga titipan di lingkungan pemerintahan.

"Kenyataannya sekarang ini kita menghadapi SDM (sumber daya manusia) yang titipan, orang datang minta masuk dari non ASN dan seterusnya," ucap Azwar Anas di kantor Bupati Blora, Jumat (23/9/2022) malam.

Dampak yang ditimbulkannya dari banyaknya SDM titipan tersebut, salah satunya banyak tenaga honorer minta diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan ada di antaranya yang ingin diangkat tanpa tes. 

"Akhirnya apa yang terjadi, ada ratusan ribu tenaga honorer yang harus diangkat, apalagi maunya passing gradenya diturunkan malah kadang-kadang enggak mau pakai tes, maunya langsung diangkat ASN, jadi kan enak lha emang negara mbahe dewe, ini yang terjadi," kata dia.

Padahal, saat ini negara sedang menghadapi tuntutan peningkatan kualitas SDM.

Digitalisasi harus diterapkan semaksimal mungkin, sehingga diperlukan SDM yang memadai untuk memperbaiki reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan.

Eks Bupati Banyuwangi dua periode itu menyebut pemerintah pusat sudah membuat aturan yang tidak memperbolehkan lagi untuk merekrut tenaga honorer.

Namun, karena banyak unsur kepentingan politik, sejumlah kepala daerah masih keberatan untuk menerapkan aturan tersebut.

"Ini kalau setiap mau kampanye terakhir terus enggak bisa pernah terakhir, terakhir waktu bupatinya enggak bisa terpilih enggak bisa maju lagi terakhir, nah tapi kalau yang mau maju lagi tetap minta terus kira-kira," terang Anas.

Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan tidak adanya tenaga honorer dapat menyebabkan pelayanan menjadi terganggu.

Tapi, di sisi lain banyak daerah yang merekrut tenaga honorer secara serampangan, sehingga kualitasnya tidak dijaga.

"Jadi kita bicara terkait penataan honorer, honorer mesti ditata, mutu kualifikasinya juga mesti dijaga, dan pemerintah sesuai aturannya sejak 2023 tidak boleh ada honorer lagi, tapi ini kan ada keinginan dari kepala daerah untuk diberi waktu lalu, nah harapan kita daerah bisa menata honorer dengan baik," jelas dia.