Kasus Stunting di NTB Masih Tinggi, Menko PMK: Harus Ada Usaha yang Lebih Keras...

Setelah menghadiri acara, Muhadjir mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus bekerja keras untuk menekan kasus stunting.

"Penanganan penuntasan stunting di NTB yang memang masuk kategori tinggi, Provinsi NTB memang masuk yang paling tinggi, karena itu harus ada usaha yang lebih keras untuk mengejar target 14 persen dari 2024," ungkap Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, butuh kerja sama semua pihak dalam menangani kasus stunting.

Pemerintah provinsi diminta merangkul masyarakat, organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh agama.

"Sebetulnya anggarannya cukup, tapi bagaimana difokuskan sehingga memiliki daya tendang yang signifikan untuk menuntaskan," kata Muhadjir.

Muhadjir menambahkan, pos anggaran penanganan stunting telah disiapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota.

Meski kasus stunting masih tinggi, Muhadjir menyebut, Pemerintah Provinsi NTB telah berusaha maksimal dalam menangani stunting.

"Tidak tadi saya sudah ketemu dengan Gubernur. Nanti saya akan berkunjung lagi ke NTB khusus merealisasikan kesempatan penuntasan stunting di NTB," ungkap Muhadjir.

Sementara itu Data Dinas Kesehatan NTB, mencatat, berdasarkan hasil pengukuran bulan Agustus 2022 di Posyandu Keluarga, terdapat 74.951 kasus stunting atau 18,60 persen dari jumlah seluruh balita di NTB sebanyak 476.340 orang.