100 Persen Warga Terdaftar JKN-KIS, Belajar dari Ponggok dan Wunut di Klaten

Dua desa itu adalah Ponggok di Kecamatan Polanharjo, dan Wunut di Kecamatan Tulung.

Keduanya berhasil membuat 100 persen warga terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Piagam penghargaan Desa JKN diterima perwakilan Pemdes Ponggok dan Wunut dari Bupati Klaten Sri Mulyani pada Jumat (29/7/2022). Prosesi ini dilangsungkan di sela-sela acara penyerahan Piagam Universal Health Coverage (UHC) kepada Pemkab Klaten oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti.

Pemkab Klaten sendiri diberi penghargaan itu karena cakupan kepesertaan JKN di "Kota Seribu Candi" sudah lebih dari 95 persen.

Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono, mengaku senang atas apresiasi yang diberikan Pemkab tersebut. Menurut dia, hal itu semakin memotivasi Pemdes untuk terus memastikan seluruh warga terkaver JKN.

"Tidak menyangka dapat penghargaaan karena niat awal kami memang tulus hanya ingin melindungi warga," kata Junaedi saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (12/8/2022).

Dia bercerita Pemdes Ponggok mulai berupaya menjadikan 100 persen warga terdaftar JKN pada 2016. Target itu akhirnya bisa terpenuhi pada 2019 setelah Pemdes secara bertahap mendaftarkan warga yang belum terkaver program tersebut.

Berdasarkan data Pemdes Ponggok, kini ada sekitar 1.200 warga yang telah didaftarkan ke dalam JKN atas upaya-upaya dari desa atau 50 persen lebih dari total 2.136 penduduk.

Dari jumlah itu, 256 warga didaftarkan Pemdes dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sementara 900 lebih warga didaftarkan lewat BUMDES Tirta Mandiri dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Wanua Tirta sebagai peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

"Kalau dulu kan semuanya dari desa (memanfaatkan PADes). Sekarang warga yang bekerja di BUMDES atau di bawah naungan Pokdarwis akan dipastikan kepesertannya dari sana," jelas Junaedi.

Dia menyampaikan tujuan Pemdes Ponggok menjadikan seluruh warga terdaftar JKN tidak lain adalah karena ingin membuat mereka hidup lebih tenang dan sehat. Dengan itu, kata Junaedi, diharapkan produktifitas warga bisa meningkat, diikuti kesejahteraannya.

"Jaminan kesehatan ini kan kebutuhan dasar warga ya. Kami sebagai wakilnya negara di desa ingin memenuhi kebutuhan itu. Jika sakit, warga tak perlu lagi pusing memikirkan biaya berobat," ucap dia.

Lagi pula, menurut Junaedi, dana yang harus dikeluarkan Pemdes untuk membayar iuran BPJS Kesehatan warga di kelas 3 tak terlalu membebani APBDes. Nilainya kini kurang dari Rp10 juta per bulan.

"Jumlahnya malah bisa berkurang lagi ke depan. Sebab, yang terjadi selama ini di desa kami, beberapa warga punya inisiatif beralih jadi peserta mandiri. Mereka tergiur dengan prinsip gotong royong yang ditawarkan BPJS Kesehatan. Jika tetap sehat dan tak terlambat membayar iuran, warga jadi punya kesempatan membantu peserta lain yang sakit," terang dia.

Kades Wunut, Iwan Sulistyo Setiawan, juga menyambut baik desanya telah dinobatkan sebagai Desa JKN.

Dia bercerita, Wunut baru memiliki 100 persen warga terdaftar JKN pada April 2022.

Pemdes sebenarnya ingin mendaftarkan semua warga yang belum punya KIS ke dalam JKN secara serentak pada 2020. Tapi, hal itu tak bisa terlaksana karena terhalang pandemi Covid-19.

Wabah virus corona memukul usaha sektor pawirisata desa yang selama ini menjadi sumber utama PADes.

Pemdes Wunut akhirnya mendaftarkan warga secara bertahap.

Kini terdata ada 26,5 persen atau 571 warga yang telah didaftarkan Pemdes ke dalam JKN dengan memanfaatkan PADes.

Dalam upaya menjadikan seluruh warga terdaftar JKN ini, Iwan menegaskan, Pemdes tak hanya menyasar yang miskin.

“Siapa pun itu akan kami daftarkan jika belum punya KIS. Meski dia mampu, kalau mau, ya kami bayarkan iurannya. Pokoknya semua harus terkaver JKN!” ujarnya.

Dia berpendapat tidak ada yang tidak mungkin bagi sebuah desa untuk bisa menjadikan seluruh warganya terdaftar JKN sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pemdes hanya perlu menjadikan hal itu sebagai prioritas program.

“Kalau bicara dana, desa kan bisa mengupayakannya dari berbagai sumber. Setiap desa tentu punya potensi yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan PADes. Kini apalagi ada Dana Desa yang bisa dipakai langsung untuk mendaftarkan warga ke JKN atau seperti kami, dipakai dulu untuk mengembangkan infrastruktur dan SDM pariwisata,” jelas Iwan.

Pemdes Wunut tak mau memakai Dana Desa untuk membayarkan iuran JKN warga karena ingin mandiri dan menjaga keberlangsungan program ini. Sebab, dia memandang, bukan tak mungkin suatu saat nanti Dana Desa dihentikan.

Klaten jadi kabupaten pertama raih UHC di Jateng

Kepala Dinas Kesehatan Klaten Cahyono Widodo bersyukur Klaten telah mencapai UHC pada bulan lalu. Per 1 Juli, terdata ada 95,48 persen atau 1.218.778 warga yang sudah terdaftar JKN.

Raihan ini, kata dia, menjadi salah satu kado spesial bagi Klaten di hari jadinya yang ke-218.

Meski begitu, Cahyono menyatakan, Pemkab tak ingin berpuas diri sampai di sini. Pemkab tetap bertekad ingin menjadikan 100 persen warga Klaten terkaver JKN.

"Kami akan jangkau sisa warga yang belum jadi peserta. Untuk mencapainya, Pemkab akan perkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan para Pemdes. Kami ingin memuncukan Desa JKN-Desa JKN berikutnya," ucap dia.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Boyolali, Maya Susanti, mengapresiasi sikap Pemkab Klaten yang tampak serius dalam mengupayakan pemberian jaminan kesehatan bagi warganya melalui program JKN.

Menurut dia, Klaten menjadi kabupaten pertama di Jateng yang berhasil meraih predikat UHC.

"Kabupaten kan jumlah warganya rata-rata lebih banyak daripada wilayah kota. Kalau kota di Jateng, beberapa sudah UHC. Jadi Klaten ini luar biasa. Kami berharap semangat Klaten ini dapat dicontoh oleh daerah lain," ucap Maya.