Kembalikan Kerugian, Perangkat Desa di Maluku yang Gelapkan Tunjangan Anggotanya Bebas

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kairatu ini sebelumnya dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka usai diduga menggelapkan tunjangan anggotanya, RB, sejak Mei 2019 hingga tahun 2020.

Namun Simon akhirnya bebas dari tuntutan hukum setelah kasusnya diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.

“Jadi semua ada tiga kasus yang diselesaikan oleh Kejari Seram Bagian Barat melalui restorative justice, salah satunya kasus Ketua BPD ini,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba kepada Kompas.com, Rabu (3/8/2022).

Wahyudi mengungkapkan, Simon awalnya dilaporkan atas dugaan penggelapan tunjangan RB sebesar Rp 7.750.000.

“Ternyata Simon ini menggunakan tunjangan anggotanya itu untuk operasional BPD Kairatu,” katanya.

Setelah kasusnya ditangani di Kejari Seram Bagian Barat, beberapa bulan kemudian Kepala Kejari Irfan Hergianto mengupayakan penyelesaian kasus ini diselesaikan di luar proses hukum atau secara kekeluargaan.

Menurut Wahyudi, upaya Kepala Kejari menyelesaikan kasus melalui pendekatan restorative justice dapat dilakukan setelah kedua belah pihak bersepakat berdamai.

Syartanya, Simon harus mengembalikan tunjangan milik RB yang digunakannya.

“Keduanya sepakat menyelesaikan kasus itu. Pelaku meminta maaf kemudian membayar ganti rugi sehingga kasusnya dapat diselesaikan secara damai,” katanya.

Wahyudi menambahkan, upaya penyelesaian kasus tersebut lewat restorative justice telah memenuhi pertimbangan dan ketentuan yang berlaku demi keadilan hukum.

Selain kasus tersebut, Kejari Seram Bagian Barat juga menyelesaikan dua kasus lainnya melalui restorative justice yakni kasus seorang ibu yang rela mencuri demi biaya sekolah anaknya dan kasus penganiayaan di mana para pelaku dan korban merupakan anak di bawah umur.

"Jadi semuanya ada tiga kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan,” katanya.