Ormas Pemuda Pancasila Gelar Unjuk Rasa soal Dugaan Kecurangan Perades di Blora

Dalam demonstrasi kali ini, organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) ikut bergabung dengan mengerahkan massanya bersama dengan para calon perangkat desa gagal (capraga) dan ormas Pemantau Keuangan Negara (PKN).

Aksi yang diikuti sekitar seratus orang tersebut menuntut supaya aparat penegak hukum dapat menangkap dalang yang terlibat dalam dugaan kecurangan perades.

"Tuntutannya khususnya untuk penegakan hukum bagi penegak hukum benar-benar menindak kasus ini," ucap Munaji selaku ketua Pemuda Pancasila Blora di depan Kantor Bupati Blora, Selasa (2/8/2022).

Menurutnya, organisasinya tidak akan tinggal diam dan tetap terus menyuarakan dugaan kecurangan tersebut, sebelum kasus itu diusut tuntas oleh aparat penegak hukum (APH)

"Karena dari masukan memang benar-benar kaitan perades ini diduga keras ada aliran-aliran dana suap menyuap dan gratifikasi (yang nilainya) miliaran," terang dia.

Selain itu, untuk tetap menyuarakan adanya dugaan permainan uang dalam seleksi perades ini, pihaknya akan bertolak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat.

"Rencana ke KPK nanti tanggal 9 dan 10 Agustus. Kami sudah koordinasi dengan PP pusat dan mereka siap akan mendukung, karena itu keterlibatan tipikor," terang dia.

Sementara itu, salah seorang demonstran, Seno Margo Utomo mengaku dugaan permainan uang dalam seleksi perades kali ini dimainkan oleh ketua salah satu partai politik.

Bahkan, indikator-indikator dugaan permainan uang tersebut sudah terlihat sejak beberapa perguruan tinggi memilih mengundurkan diri sebagai tempat pelaksanaan tes.

"Indikator awal-awal sudah terbukti, surat penolakan dari kampus menyebut nama Bambang A.W, padahal dia bukan koordinator resmi, enggak ada SKnya, juga dia yang mengondisikan. Salah satu anggota tim setengah sebelah ketua partai Perindo di Blora," terang Seno yang merupakan eks anggota DPRD Kabupaten Blora itu.

Sekadar diketahui, pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Blora dikuti sekitar 194 desa dengan jumlah lowongan perangkat sebanyak 857 jabatan sudah selesai dilaksanakan.

Antusiasme masyarakat untuk mengisi lowongan tersebut sangatlah banyak. Maka tak heran, mereka rela melakukan segala cara untuk dapat menempati lowongan itu.

Beragam dugaan bermunculan terkait adanya kejanggalan.

Usai pelaksanaan tes pengisian perades kali ini, banyak dari mereka yang gagal lolos perangkat desa melakukan aksi unjuk rasa dan membuat laporan ke pihak kepolisian karena merasa dicurangi.