Warga Seluma Tolak Tambang Pasir Besi, PT FBA Janji Penuhi Permintaan Warga

BENGKULU, KOMPAS.com - PT. Faminglevto Bakti Abadi (FBA), perusahaan penambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu berjanji siap memenuhi permintaan masyarakat.

Hal ini dikatakan pengacara PT. FBA Ledianto Ramadhan, menanggapi maraknya aksi penolakan tambang pasir besi yang digelar warga beberapa waktu lalu.

"Kami sampaikan, hingga saat ini izin kami masih berlaku hingga 2030. Sementara di lapangan belum ada aktivitas produksi, yang ada baru uji peralatan. Selain itu kami juga patuh terhadap aturan yang berlaku," kata Ledianto dalam keterangan persnya di Bengkulu, Selasa (12/7/2022).

Menurut dia, beberapa pemberitaan media dan tudingan masyarakat bahwa perusahaannya beroperasi melanggar aturan, tidak benar.

"Pernyataan kami tidak memiliki izin itu keliru. Izin kami berlaku hingga 2030, SK Bupati Seluma juga ada. Luas 158 hektare dikurangi 4,3 hektare kawasan cagar alam," jelasnya.

Ia juga menegaskan perusahaan siap berkolaborasi dengan masyarakat dalam hal pemberdayaan, pelatihan, perekonomian dan lainnya.

"Kami siap membantu warga sekitar apabila diminta. Kami sifatnya akan menerima usulan dari warga terkait apa yang bisa kami bantu, baik itu pelatihan, CSR, pemberdayaan masyarakat hingga perekonomian. Itu komitmen kami," jelas dia.

Sementara itu Kepala Teknis Tambang (KTT) Surya I menjelaskan, pihaknya saat ini belum beroperasi namun masih tahap persiapan produksi.

Ketika ditanya wartawan menyoal kandungan pasir besi di Desa Pasar Seluma, Surya menjelaskan, kawasan ini memiliki potensi 4 juta ton pasir besi.

"Potensinya ada sekitar 4 juta ton," jawab Surya saat ditanya wartawan.

Sebelumnya diberitakan, penolakan aktivitas penambangan di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu ditolak sebagian warga sekitar tambang dengan alasan mengancam lingkungan, pesisir, hingga belum lengkapnya perizinan yang dimiliki pertambangan.

Penolakan dilakukan dengan menduduki tambang oleh kelompok perempuan, hingga berunjuk rasa di kantor gubernur Bengkulu selama dua hari pada Senin (4/7/2022).