Gubernur Kalbar Cerita Banyak Orangtua Numpang KK untuk Masukkan Anaknya ke Sekolah Favorit

Sutarmidji menyebut, ada sekolah di Kota Pontianak menerima murid baru dengan 60 persen siswa menggunakan KK wali.

"Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat jika numpang KK," kata Sutarmidji kepada wartawan, Senin (11/7/2022).

Terkait hal tersebut, Sutarmidji telah berkonsultasi dengan Ombudsman.

"Zonasi itu yang jadi masalah. Dengan menggunakan KK wali, orangtua dapat mendaftarkan anaknya ke sekolah yang diinginkan," terang Sutarmidji.

Kendati demikian, terang Sutarmidji, tahun depan, pihaknya akan melakukan beberapa perubahan model namun tetap mengacu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021.

“Jadi sistem zonasi, sistem nilai, dan lain sebagainya itu diatur oleh keputusan Menteri Pendidikan. Solusi saya, kalau ada gurunya tinggal tambah kelas,” tutup Sutarmidji.

Diberitakan, sejak 2017, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Kebijakan PPDB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkeadilan.

"Secara nasional akses kita sudah baik. Nah, perjuangan berikutnya adalah bagaimana mengangkat mutu pendidikan yang relevan sehingga bisa lebih baik lagi," ucap Dirjen PAUD Dikdasmen Jumeri, Sabtu (18/6/2022).

Jumeri mengaku, pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2022 masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Pedoman yang kita gunakan masih seperti tahun lalu, yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang di dalamnya telah dijelaskan bahwa PPDB dilakukan melalui empat jalur yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi," ucap Jumeri.